TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut eskalasi kekerasan di Jalur Gaza adalah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga PBB harus mendesak gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Dukungan Indonesia untuk Palestina diungkapkan Menlu Retno dalam Sidang Majelis Umum PBB di aula Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Kamis, 26 Oktober 2023.

"Saya berdiri di sini tidak hanya sebagai Menlu Indonesia, tetapi juga sebagai seorang perempuan, ibu, dan nenek. Saya mohon tolong hentikan pembunuhan, lindungi warga sipil, dan beri akses ke bantuan kemanusiaan. Gunakan hati kalian untuk keadilan dan kemanusiaan,” kata Retno dalam keterangan tertulisnya.

Menlu Retno mendesak Sidang Majelis Umum untuk mengambil aksi nyata yang gagal dilakukan Dewan Keamanan. Desakan tersebut disampaikan dalam pertemuan darurat ke-10 SMU PBB yang membahas tindakan ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina.

“Sudah tak terhitung berapa kali kita berdiri di aula ini untuk mengurangi penderitaan saudara-saudari kita di Palestina. Tak terhitung berapa kali kita mengadakan pertemuan darurat SMU PBB mengenai nasib rakyat Palestina. Namun tak terhitung pula berapa kali harapan kita pupus karena kepentingan politik sempit," katanya.

Ia meminta agar kekerasan di Gaza segera dihentikan, warga sipil dilindungi, dan bantuan kemanusiaan segera diberikan.

Serangan dan blokade total Israel di Gaza telah menewaskan sekitar 7.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Kementerian tersebut pada Kamis, 26 Oktober 2023 merilis dokumen setebal 212 halaman berisi nama, usia, jenis kelamin, dan nomor identifikasi resmi dari 6.747 korban jiwa sejak Israel memulai serangan udara di sana pada 7 Oktober.

Setelah sebelumnya mendesak Dewan Keamanan untuk mengambil aksi nyata, Retno mengecam dewan beranggotakan 15 negara tersebut karena telah gagal mengambil tindakan tegas di tengah banyaknya korban berjatuhan.

“Dua hari yang lalu, kami mengingatkan Dewan Keamanan akan kewajiban moral mereka untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang tidak bersalah,” ujarnya, merujuk pada debat terbuka tingkat tinggi DK PBB mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk tentang Palestina.

Sidang Majelis Umum, kata Retno, harus dapat menjalankan peran yang gagal dijalankan oleh Dewan Keamanan.

<!--more-->
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbicara dalam Sidang Majelis Umum PBB yang membahas konflik Israel Palestina di New York, Amerika Serikat pada Kamis 26 Oktober 2023. Foto: Kemlu RI

“Tiga plus satu” langkah konkret

Ia pun mengusulkan “tiga plus satu” langkah konkret yang harus dilakukan untuk menghentikan situasi yang kini berlangsung di Palestina.

Pertama, menghentikan agresi untuk mencegah bertambahnya jumlah korban sipil. Selain menyerukan gencatan senjata segera, Retno juga mengatakan Majelis Umum harus menyerukan pembentukan komisi penyelidikan independen untuk menyelidiki situasi kemanusiaan di Palestina.

Kedua, memastikan akses bantuan kemanusiaan dan pelindungan warga sipil. Indonesia mendesak Sidang Majelis Umum dan badan-badan PBB untuk meningkatkan upaya penyediaan bantuan kemanusiaan segera, tidak terbatas, dan berkelanjutan untuk warga Gaza.

“Dengan kehancuran dan penderitaan manusia di Gaza, 10, 20, 100 truk berisi barang-barang kemanusiaan tidaklah cukup,” kata menlu.

Lebih lanjut, ia menyebut Indonesia akan melipatgandakan kontribusi sukarela kepada Agensi Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), dan menyerukan komunitas internasional untuk mendukung UNRWA.

Ketiga, menolak pemindahan secara paksa warga sipil di Gaza. Menurutnya, seruan Israel agar warga mengevakuasi Gaza utara hanya memperparah kondisi penghancuran rumah-rumah, blokade akses terhadap listrik, gas, bahan bakar, dan air, serta hukuman kolektif bertahun-tahun.

“Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Sidang Majelis Umum harus mendesak dihentikannya perintah-perintah evakuasi ini,” ucap Retno.

Poin terakhir atau “plus satu” dari usulannya adalah mengatasi akar masalah konflik Israel-Palestina. Menlu, yang sebelumnya telah berulang kali menyebut pendudukan Israel di Palestina sebagai akar masalah, menegaskan bahwa perdamaian tidak akan tercipta sebelum hal itu diatasi.

Kelanjutan proses perwujudan solusi dua negara antara Israel dan Palestina merupakan sebuah keharusan, katanya.

“Menjadi tugas kita untuk menghentikan ketidakadilan ini,” katanya, seraya mengajak para pemimpin negara yang hadir untuk mengadopsi draf resolusi agenda darurat tersebut. “Indonesia mendukung rakyat Palestina.”

Pilihan Editor: Konflik Israel-Palestina, Menlu Retno Sebut Indonesia Kecewa terhadap DK PBB

NABIILA AZZAHRA A.