TEMPO.CO, Jakarta - Israel akan mempertimbangkan apakah bersedia menyetujui semua permintaan visa masuk yang diajukan oleh pegawai PBB, lapor Otoritas Penyiaran Israel pada Rabu.

Badan penyiaran itu mengungkapkan sejak perang Israel Hamas dimulai, permintaan dari staf PBB untuk masuk Gaza terus meningkat.

Namun karena Israel marah terhadap ucapan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang dinilai membela Hamas, dan sebelumnya pertemuan antara Utusan Khusus PBB untuk Timur Tengah Tor Wennesland dengan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian, membuat Israel menganggap negatif permintaan PBB itu.

Namun hingga kini, Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai larangan pegawai PBB masuk Gaza. PBB sendiri sejauh ini belum menemukan hambatan dalam mendapatkan persetujuan visa.

Israel marah kepada Guterres setelah menyatakan serangan Hamas terhadap Israel terjadi dengan alasan, yakni akibat 56 tahun pendudukan wilayah Palestina oleh Israel.

"Mereka melihat tanah mereka terus-menerus dijarah oleh pemukiman dan kekerasan; perekonomian mereka terhambat; penduduknya mengungsi dan rumah mereka dirobohkan. Harapan mereka mengenai adanya solusi politik untuk penderitaan mereka sudah lenyap," kata Guterres.

Ucapan Guterres itu membuat Gilad Erdan, duta besar Israel di PBB, menyatakan negaranya akan memberi pelajaran kepada PBB.

"Akibat ucapan dia (Sekjen PBB), kami akan menolak mengeluarkan visa untuk wakil-wakil PBB," kata Erdan kepada Army Radio.

"Kami sudah menolak visa untuk Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Kemanusiaan Martin Griffiths," kata Erdan, seraya menambahkan "Saatnya memberi mereka pelajaran."

Pilihan Editor: Sekjen PBB Sebut Serangan Hamas Dipicu Penjajahan, Israel Tuntut Antonio Guterres Mundur

ANADOLU