TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Nikaragua telah membebaskan selusin pastor Katolik yang dipenjara atas berbagai tuduhan dan mengirim mereka ke Roma, setelah melakukan negosiasi dengan Vatikan.

Sebuah pernyataan pemerintah yang dikeluarkan pada Rabu malam mengatakan 12 pastur tersebut diterbangkan ke Roma pada sore hari, menyusul “percakapan” dengan para pemimpin Katolik di Nikaragua serta dengan individu yang tidak disebutkan namanya di Vatikan.

Pernyataan itu mengatakan kesepakatan itu menunjukkan “keinginan dan komitmen permanen untuk menemukan solusi”.

Presiden Daniel Ortega, politikus sayap kiri yang berkuasa sejak 2006, telah berupaya untuk menindak oposisi sejak 2018 ketika pemotongan jaminan sosial memicu protes massal anti-pemerintah.

Ortega menyatakan bahwa gereja membantu protes tersebut, yang ia anggap sebagai upaya kudeta. Ia tahun ini meningkatkan tindakan keras terhadap pendeta Katolik dan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan gereja.

Dia sebelumnya menuduh para pemimpin gereja berusaha menggulingkan pemerintahannya, sementara otoritas kehakiman telah menangkap para pendeta dan menuduh beberapa orang melakukan pengkhianatan, dan kejahatan lainnya.

Pastur Nikaragua juga melaporkan pengawasan pemerintah terhadap layanan dan penyerangan.

Pada Februari, Uskup Rolando Alvarez, yang mengkritik tindakan keras pada 2018 dan akhirnya ditangkap dalam penggerebekan gereja menjelang fajar pada 2022 karena diduga “mengorganisir kelompok kekerasan”, dijatuhi hukuman 26 tahun penjara atas tuduhan makar.

Hukumannya dijatuhkan tak lama setelah 222 tahanan politik dikirim ke Amerika Serikat melalui kesepakatan yang ditengahi oleh pemerintah AS.

Alvarez menolak untuk naik penerbangan itu. Pemerintah Nikaragua kemudian mencabut kewarganegaraan para tahanan tersebut.

Namanya tidak termasuk di antara 12 imam yang diterbangkan ke Roma pada Rabu.

Ortega, yang berkuasa sejak 1979, ketika ia membantu memimpin penggulingan kediktatoran keluarga Somoza, dituduh merusak demokrasi Nikaragua yang rapuh.

Bulan lalu, Kelompok Pakar Hak Asasi Manusia di Nikaragua yang ditunjuk oleh PBB mengatakan situasi hak asasi manusia telah memburuk dalam enam bulan sebelumnya, dengan alasan terkikisnya kebebasan akademis dan penutupan universitas.

Pada Agustus, pemerintah menyita properti dan aset milik Central American University (UCA) yang dikelola Jesuit, salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di negara tersebut.

Pejabat universitas mengatakan institusi mereka dituduh berfungsi sebagai “pusat terorisme”.

Panel PBB mengatakan lembaga tersebut merupakan salah satu dari 27 lembaga swasta yang status hukumnya dibatalkan dalam beberapa tahun terakhir.

Sekitar 43 persen penduduk Nikaragua beragama Katolik, dan jumlah tersebut menurun di tengah meningkatnya minat terhadap gereja-gereja evangelis, kata Departemen Luar Negeri AS dalam laporan terbarunya mengenai kebebasan beragama di Nikaragua.

Pilihan Editor: Kilas Balik Pemenjaraan Uskup Nikaragua yang Disamakan Paus Fransiskus dengan Kediktatoran

REUTERS | AL JAZEERA