TEMPO.CO, Jakarta - Para pemimpin masyarakat adat Australia pada Minggu, 15 Oktober 2023, menyerukan keheningan dan refleksi selama seminggu setelah referendum untuk mengakui Penduduk Asli dalam konstitusi ditolak dengan tegas oleh mayoritas penduduk.

Lebih dari 60% warga Australia memilih "Tidak" dalam referendum penting pada hari Sabtu, yang pertama dalam hampir seperempat abad, yang menanyakan apakah akan mengubah konstitusi untuk mengakui masyarakat Aborigin dan Pulau Selat Torres melalui pembentukan badan penasehat Masyarakat Adat. , "Suara kepada Parlemen", yang dapat memberikan nasihat kepada parlemen mengenai hal-hal yang menyangkut masyarakat.

Hasil ini merupakan kemunduran besar bagi upaya rekonsiliasi dengan komunitas Pribumi di negara tersebut, dan juga merusak citra Australia di mata dunia mengenai cara mereka memperlakukan penduduk aslinya.

Berbeda dengan negara-negara lain yang memiliki sejarah serupa seperti Kanada dan Selandia Baru, Australia belum secara formal mengakui atau mencapai perjanjian dengan Penduduk Aslinya.

Penduduk Aborigin dan Pulau Selat Torres merupakan 3,8% dari 26 juta penduduk Australia dan telah mendiami negara tersebut selama sekitar 60.000 tahun. Namun mereka tidak disebutkan dalam konstitusi dan berdasarkan sebagian besar ukuran sosial-ekonomi, mereka adalah kelompok masyarakat yang paling dirugikan di negara ini.

"Ini adalah sebuah ironi yang pahit. Bahwa orang-orang yang baru berada di benua ini selama 235 tahun menolak untuk mengakui mereka yang telah tinggal di benua ini selama 60.000 tahun atau lebih adalah hal yang tidak masuk akal," kata para pemimpin dalam sebuah pernyataan yang dirilis di platform media sosial.

Para pemimpin mengatakan mereka akan menurunkan bendera Aborigin dan Pulau Selat Torres menjadi setengah tiang selama seminggu dan mendesak negara lain untuk melakukan hal yang sama.

Pemimpin Masyarakat Adat Australia dan mantan pemain rugby nasional Lloyd Walker mengatakan jalan menuju rekonsiliasi tampaknya sulit saat ini, namun masyarakat harus terus berjuang.

“Kami dapat mengatakan bahwa hal tersebut tidak mendapat dukungan suara, namun masih ada 40% orang yang menginginkannya. Bertahun-tahun yang lalu kami tidak akan mendapatkan persentase tersebut secara pasti,” kata Walker.

Jade Ritchie, seorang juru kampanye “Ya” mengatakan setelah hasil pemilu pada Sabtu malam bahwa seluruh bangsa harus berduka atas hilangnya kesempatan tersebut.

“Kami mempunyai kesempatan untuk membuat perubahan nyata,” katanya kepada Reuters.

“Kesenjangan ini, ketidakberuntungan ini, pencabutan hak seluruh bagian masyarakat kita…. kita membicarakan hal ini sepanjang waktu dan pemerintah demi pemerintah mencoba untuk mengatasi masalah ini dan di sinilah kita dengan proposal yang sangat moderat dan adil serta cara praktis ke depan, dan itu tidak diterima."

<!--more-->

Refleksi Keras

Perdana Menteri Anthony Albanese mempertaruhkan modal politik yang signifikan pada referendum Voice, namun para pengkritiknya mengatakan ini adalah kesalahan terbesarnya sejak ia berkuasa pada Mei tahun lalu.

Pemimpin oposisi Peter Dutton mengatakan referendum ini "tidak perlu dilakukan Australia", dan hanya akan memecah belah bangsa.

Namun, salah satu alasan terbesar kekalahan referendum adalah kurangnya dukungan bipartisan, di mana para pemimpin partai konservatif besar berkampanye untuk memberikan suara “Tidak”.

Tidak ada referendum yang berhasil di Australia tanpa dukungan bipartisan.

“Banyak yang akan ditanya mengenai peran rasisme dan prasangka terhadap masyarakat adat dalam hasil ini,” kata para pemimpin dalam pernyataannya.

"Satu-satunya hal yang kami minta adalah setiap warga Australia yang memberikan suara dalam pemilu ini merenungkan pertanyaan ini dengan keras."

REUTERS

Pilihan Editor: Warga Palestina Menolak Mengungsi: 'Kami akan Mati di Sini'