TEMPO.CO, Jakarta -Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) periode 2023 – 2026.

Indonesia terpilih dengan perolehan suara 186 dari 192 negara yang hadir pada pemilihan yang digelar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat pada Selasa, 10 Oktober 2023. Pada pemilihan ini, Indonesia diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury.

Hasil penghitungan suara diperoleh pada pukul 11.30 waktu setempat di New York, atau 23.30 WITA dan 22.30 WIB, berdasarkan keterangan tertulis dari Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

“Indonesia memperoleh suara tertinggi. Saya ulangi, suara tertinggi dibanding negara lain yang sama-sama terpilih sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2024-2026,” kata Retno dalam pernyataannya.

Dari negara-negara wilayah Asia Pasifik yang mencalonkan diri, perolehan suara Indonesia mencapai angka tertinggi di 186 suara, disusul Kuwait dengan 183 suara, Jepang 175 suara, dan Cina 154 suara.

Angka perolehan suara ini juga merupakan suara tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang pencalonannya di Dewan HAM PBB.

Dalam keanggotaannya di Dewan HAM untuk yang keenam kali, Indonesia kali ini mengusung tema “Inclusive Partnership for Humanity”, menjadikan kemitraan inklusif sebagai kunci perlindungan HAM.

Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota pada periode 2006 – 2007, 2007 – 2010, 2011 – 2014, 2015 – 2017, dan 2020 – 2022.

<!--more-->

Tiga prioritas utama

Indonesia membawa tiga prioritas utama dalam keanggotaannya kali ini. Pertama, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM, terutama melalui peningkatan kerja sama teknis dan kapasitas.

Di dalam negeri, Indonesia akan mendorong penguatan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), termasuk pemajuan isu-isu penting seperti kesetaraan gender, pelindungan hak anak dan perempuan, serta hak atas kesehatan dan pembangunan.

Kedua, mendorong dialog yang intensif antar negara dengan kelompok-kelompok kawasan, juga kerja sama dengan badan-badan di tingkat regional dan global.

Hal ini dilakukan dengan sinkronisasi mekanisme pemajuan HAM regional seperti ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) dengan mekanisme HAM global.

Ketiga adalah mendorong implementasi nilai-nilai Deklarasi Universal HAM. “Indonesia akan terus mendorong penguatan multilateralisme dengan prinsip solidaritas, inklusivitas, dan kesetaraan,” kata Retno.

Pilihan Editor: Indonesia Dinilai Belum Layak Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

NABIILA AZZAHRA ABDULLAH