Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menghadiri Ministerial Plenary Meeting of the Global Counter-Terrorism Forum (GCTF) ke-13 di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Rabu (20/9/2023). (ANTARA/HO-Kemlu RI)
TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, membahas isu Myanmar dengan Presiden Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross (ICRC), Mirjana Spoljaric di sela-sela rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-78 di New York pada Jumat.
Dalam kesempatan ini, keduanya membahas berbagai upaya yang dapat dilakukan ASEAN dan ICRC untuk membantu rakyat Myanmar.
Retno menyampaikan bahwa Konsensus Lima Poin atau atau Five-Point Consensus (5PC) masih menjadi rujukan utama dalam penyelesaian isu Myanmar.
Para pemimpin ASEAN menyepakati konsensus ini pada April 2021 sebagai rencana perdamaian dalam mengatasi krisis di Myanmar, yang berlangsung sejak junta militer merebut kekuasaan pemerintah sipil terpilih di sana melalui kudeta pada 2021.
Konsensus terdiri dari lima poin yakni dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman Utusan Khusus ke Myanmar.
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di 5 September 2023 lalu, para pemimpin bangsa-bangsa Asia Tenggara menyepakati pembentukan troika, yaitu kerja sama dalam menangani krisis Myanmar di antara ketua ASEAN yang menjabat, ketua tahun sebelumnya, dan tahun mendatang.
Hal ini disepakati setelah para pemimpin ASEAN mengakui tidak ada kemajuan signifikan dalam implementasi 5PC.
“Untuk keberlanjutan penanganan isu, karena semua paham, tidak bisa dalam satu tahun situasi ini akan berubah,” kata Retno saat ditemui wartawan usai sesi retreat KTT ASEAN di Jakarta pada Selasa, 5 September 2023.
Kepada Mirjana, Retno juga menjelaskan upaya dan aksi konkret yang telah dilakukan Indonesia selaku Ketua ASEAN untuk isu Myanmar khususnya penyaluran bantuan kemanusiaan ke Myanmar.
Dia menambahkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terus membantu rakyat Myanmar melalui mekanisme troika, termasuk setelah keketuaannya berakhir pada Desember nanti.
