TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Libya bagian timur pada Selasa 19 September 2023 memerintahkan wartawan untuk meninggalkan Kota Derna. Pengusiran ini dilakukan setelah terjadinya protes kemarahan terhadap pihak berwenang sepekan setelah banjir menewaskan ribuan warga.

Hichem Abu Chkiouat, seorang menteri di pemerintahan Libya timur, mengatakan bahwa pemerintahnya telah menginstruksikan jurnalis lokal dan asing untuk meninggalkan kota tersebut pada pukul 1 siang. Menurut laporan, internet dan jaringan seluler Derna telah dimatikan.

Chkiouat mengatakan tindakan ini diperlukan karena banyaknya wartawan yang menghalangi upaya penyelamatan banjir Libya. Para pejabat menyebutkan alasan kesehatan dan ketakutan akan epidemi – sebuah klaim yang dibantah oleh Pusat Pengendalian Penyakit Nasional yang berbasis di Tripoli.

“Ini adalah upaya untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi tim penyelamat, untuk melakukan pekerjaan penyelamatan mereka dengan lebih lancar dan efektif,” kata Chkiouat, berbicara melalui telepon kepada Reuters.

Tindakan keras terhadap media ini menyusul laporan bahwa petugas polisi di Derna menahan dan menginterogasi jurnalis Libya selama akhir pekan, dan menahan mereka selama beberapa jam. Misi Libya di luar negeri terus mengeluarkan visa, tetapi pejabat lokal telah berhenti memberikan izin keamanan kepada wartawan.

Sebelumnya, Chkiouat mengatakan Ghaithi, Wali Kota Derna, telah diberhentikan. Ghaithi tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar.

Sebelumnya, ratusan orang berkumpul pada Senin di luar masjid Sahaba di Derna, meneriakkan slogan-slogan. Beberapa warga bahkan duduk di atap kubah emasnya. Sore harinya, massa membakar rumah pria yang menjabat sebagai Wali Kota Derna pada saat bencana terjadi, Abdulmenam al-Ghaithi.

Para pengunjuk rasa menyalahkan pihak berwenang atas bencana yang menyebabkan sebagian besar pusat kota tersapu air. Setidaknya 4.000 orang dipastikan tewas, dan 4.300 lainnya hilang. Hampir 40.000 orang kehilangan tempat tinggal, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

Warga menginginkan penyelidikan independen mengenai apa yang salah, dan agar kota tersebut dibangun kembali di bawah pengawasan internasional. Tuntutan tersebut mendapat liputan media yang luas. Tidak seperti biasanya, saluran televisi nasional Libya yang menentang otoritas Libya timur dapat mengudara dari Derna.

Derna berada di timur laut Libya, bagian dari negara yang dikendalikan oleh komandan militer Khalifa Haftar. Hal ini diawasi oleh pemerintah yang didirikan secara paralel dengan pemerintahan yang diakui secara internasional di Tripoli, 10 jam perjalanan ke barat.

Protes pada Senin ini menandai demonstrasi besar pertama sejak banjir, yang melanda Derna ketika dua bendungan di perbukitan di luar kota jebol saat terjadi badai Daniel yang dahsyat, sehingga menimbulkan aliran banjir bandang seperti tsunami.

<!--more-->

Massa menyerukan pengunduran diri ketua parlemen Libya yang berbasis di wilayah timur, Aguila Saleh. Pemerintah di Libya timur mengatakan perdana menteri, Usama Hamad, telah memecat semua anggota dewan kota Derna dan merujuk mereka untuk diselidiki.

“Aguila, kami tidak menginginkanmu. Semua warga Libya adalah saudara,” teriak pengunjuk rasa, menyerukan persatuan di negara yang secara politik terpecah belah akibat konflik dan kekacauan selama lebih dari satu dekade.

Mansour, seorang mahasiswa yang ikut serta dalam demonstrasi tersebut, mengatakan dia menginginkan penyelidikan segera atas runtuhnya bendungan tersebut, yang “membuat kami kehilangan ribuan orang yang kami cintai”.

Pengunjuk rasa lainnya, Taha Miftah, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan pesan bahwa “pemerintah telah gagal mengelola krisis ini”, dan menambahkan bahwa parlemenlah yang paling patut disalahkan.

Jumlah korban tewas secara keseluruhan belum diketahui dan para pejabat memberikan angka yang sangat bervariasi. Bulan Sabit Merah Libya mengatakan sedikitnya 11.300 orang tewas dan lebih dari 10.000 orang hilang. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengkonfirmasi 3.922 kematian.

Pekan lalu, Saleh berusaha mengalihkan kesalahan dari pihak berwenang, dengan menggambarkan banjir sebagai “bencana alam yang belum pernah terjadi sebelumnya” dan mengatakan masyarakat tidak boleh fokus pada apa yang bisa atau seharusnya dilakukan.

Namun, para komentator telah mengarahkan perhatian pada serangkaian peringatan banjir, termasuk makalah akademis yang diterbitkan tahun lalu oleh seorang ahli hidrologi yang menguraikan kerentanan kota terhadap banjir dan kebutuhan mendesak untuk memelihara bendungan yang melindungi kota tersebut.

Sebagian besar Kota Derna masih berupa reruntuhan berlumpur yang dipenuhi anjing-anjing liar, dan banyak keluarga yang masih mencari mayat di reruntuhan. Warga yang marah mengatakan bencana itu sebenarnya bisa dicegah. Para pejabat mengakui bahwa kontrak untuk memperbaiki bendungan setelah 2007 tidak pernah selesai dan menyalahkan ketidakamanan.

Libya telah menjadi negara gagal selama lebih dari satu dekade, tidak ada pemerintahan yang menjalankan otoritas nasional sejak Muammar Gaddafi digulingkan pada 2011. Tentara Nasional Libya, yang memegang kekuasaan di wilayah timur, telah mengendalikan Derna sejak 2019.

Selama beberapa tahun sebelumnya, ISIS berada di tangan kelompok militan, termasuk cabang lokal ISIS dan al-Qaeda.

Pilihan Editor: Penyintas Banjir Libya Hadapi Dua Ancaman Baru: Kekurangan Air dan Ranjau Darat

REUTERS