TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri atau PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan negaranya bukanlah ‘Republik Pisang’ di mana seseorang dapat menjarah dan pergi. Pernyataan itu Anwar sampaikan untuk memperingatkan bank investasi AS Goldman Sachs yang tersandung kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

“Malaysia bukanlah Republik PISANG di mana seseorang dapat menjarah dan pergi,” kata Anwar Ibrahim saat berbicara pada KTT Asia yang diselenggarakan di Singapura oleh Milken Institute pada Rabu, 13 September 2023.

Apa itu Republik Pisang?

Dilansir dari Britannica, Banana Republic atau Republik Pisang merupakan istilah yang digunakan untuk menghina negara yang perekonomiannya hanya bergantung pada pendapatan dari mengekspor satu produk atau komoditas. Istilah ini berasal dari pengembangan perkebunan pisang oleh perusahaan-perusahaan Amerika dan eksploitasi tanah serta pekerja di Amerika Tengah dan Selatan yang dimulai pada akhir abad ke-19.

Istilah banana republic diciptakan oleh penulis Amerika O. Henry pada 1901, dalam sebuah cerita pendek yang kemudian diadaptasi dalam buku pertamanya, Cabbages and Kings (1904). Henry menggambarkan sebuah negara fiksi bernama Anchuria. Negara yang disebutnya dengan nama lain “sebuah republik pisang maritim yang kecil” ternyata adalah Honduras. Dalam buku itu dia menceritakan pengalamannya tinggal selama beberapa bulan pada 1890-an.

Namun asal mula konsep Republik Banana sebenarnya dimulai pada 1870. Yakni ketika Lorenzo Dow Baker memperkenalkan pisang yang dia beli di Jamaika ke Amerika Serikat. Permintaan akan buah tersebut melalui pemasaran meningkat. United Fruit Company mengambil alih sebagian besar pasar. Pada penghujung abad ke-19, perusahaan tersebut membatasi perkebunan pisang hanya boleh dilakukan di Republik Pisang, yakni Amerika Tengah dan Selatan.

Dewasa ini, istilah Republik Pisang berubah makna. Penyebutannya digunakan untuk merujuk negara yang memiliki struktur sosio-ekonomi yang sangat terstratifikasi, dengan kelas penguasa kecil yang mengontrol akses terhadap kekayaan dan sumber daya, dan politik. Perekonomian di negara ini biasanya dikendalikan oleh perusahaan atau industri milik asing. Dengan demikian, Republik Pisang bukanlah republik dalam arti sebenarnya, sebab warga negaranya tidak mempunyai kedaulatan dan tidak dapat mengendalikan negara.

Ciri lainnya, Republik Pisang identik dengan pejabat yang korup. Kemiskinan adalah hal biasa di negara bertajuk Republik Pisang. Masyarakat kelas bawah biasanya terpinggirkan atau tertindas. Republik Pisang dapat dianggap sebagai bentuk kapitalisme negara, yang dioperasikan seperti perusahaan komersial swasta untuk menghasilkan keuntungan moneter. Karenanya, Banana Republic rentan terhadap kerusuhan sipil. Bahkan sering terjadi upaya kudeta.

Istilah Republik Pisang pernah mencuat di Tanah Air pada 2022 lalu. Ungkapan itu dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi produsen mobil listrik asal Amerika Serikat, Tesla, yang mencla-mencle hendak berinvestasi di Indonesia. Luhut mengaku ditelepon CEO Tesla Elon Musk terkait kerja sama itu.

“Tadi pagi, saya ditelepon dari Amerika, Tesla bilang dia mau bikin deal sama kita,” kata Luhut, dalam acara Closing Ceremony Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022 yang ditayangkan secara daring dari Bali, Kamis, 24 Maret 2022.

Luhut pun dengan tegas mengingatkan bahwa dua tahun sebelumnya perusahaan Elon Musk itu pernah menyampaikan minat untuk mengembangkan baterai lithium di Indonesia. Namun, rencana itu batal karena perusahaan itu dinilai terlalu banyak mendikte. Kepada Elon Musk, Luhut mengatakan Indonesia bukan Republik Pisang yang bisa ditarik ulur.

“Saya bilang, ‘Kamu nggak bisa begitu lagi. This country is not banana republic! This country is a great country!” kata Luhut, menuturkan ulang percakapannya dengan Elon Musk.

BRITANNICA
Pilihan editor: Jokowi Klaim Capai Kesepakatan dengan Malaysia Soal Batas Laut Setelah Negosiasi 18 Tahun