TEMPO.CO, Jakarta - Program pekerja asing sementara di Kanada adalah “tempat berkembang biak” bagi bentuk-bentuk perbudakan modern, demikian peringatan seorang pakar PBB, sekitar setahun setelah pekerja pertanian Jamaika di provinsi Ontario mengecam perlakuan buruk yang mereka terima.

Pelapor khusus PBB untuk bentuk-bentuk perbudakan kontemporer, Tomoya Obokata, mengatakan pada Rabu, 6 September 2023, bahwa dia “sangat terganggu dengan laporan eksploitasi dan pelecehan yang disampaikan” kepadanya oleh para pekerja migran selama misi pencarian fakta selama dua minggu di Kanada.

“Rezim izin kerja khusus majikan, termasuk Program Pekerja Asing Sementara (TFWP) tertentu, membuat pekerja migran rentan terhadap bentuk perbudakan kontemporer, karena mereka tidak dapat melaporkan pelanggaran tanpa takut dideportasi,” kata Obokata.

Komentarnya muncul setelah sekelompok pekerja pertanian Jamaika mengirim surat kepada menteri tenaga kerja negara itu pada Agustus tahun lalu yang menyamakan perlakuan mereka di dua pertanian di Ontario dengan “perbudakan sistematis”.

“Kami diperlakukan seperti keledai dan dihukum karena tidak bekerja cukup cepat,” kata mereka.

“Kami terpapar pestisida berbahaya tanpa perlindungan yang memadai, dan atasan kami melontarkan kata-kata kasar dan mengumpat kepada kami. Mereka mengintimidasi kami secara fisik, menghancurkan properti pribadi kami, dan mengancam akan memulangkan kami.”

Selama bertahun-tahun, para pembela hak asasi manusia telah meminta pemerintah Kanada untuk mengatasi permasalahan sistemik dalam program pekerja asing sementara, dengan alasan bahwa skema tersebut membuat pekerja rentan terhadap pelecehan dan hanya memiliki sedikit jalan untuk mendapatkan ganti rugi.

Antara 50.000 dan 60.000 pekerja pertanian asing datang ke Kanada setiap tahunnya dengan izin sementara untuk bekerja di berbagai sektor, mulai dari penanaman dan pemanenan buah-buahan dan sayuran hingga pengolahan daging.

Pekerja asing yang dibawa ke Kanada melalui Program Pekerja Pertanian Musiman (SAWP) – sebuah skema yang memungkinkan majikan Kanada untuk mempekerjakan pekerja migran sementara dari Meksiko dan 11 negara di Karibia – dapat memiliki pekerjaan hingga delapan bulan dalam setahun.

Namun para pekerja tersebut, yang sebagian besar telah datang ke Kanada selama beberapa dekade, mengatakan bahwa mereka terpaksa tinggal di perumahan yang padat dan di bawah standar, serta bekerja berjam-jam dalam kondisi yang tidak aman. Mereka juga mengatakan bahwa mereka menghadapi ancaman deportasi atau tindakan balasan lainnya jika mengajukan pengaduan.

Tahun lalu, kantor menteri ketenagakerjaan Kanada mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Ottawa pada 2021 menyisihkan $38,1 juta (52 juta dolar Kanada) selama tiga tahun untuk meningkatkan dukungan bagi pekerja migran dan berupaya memastikan semua pekerja terlindungi.

“Kami tahu bahwa pekerja asing sementara membutuhkan informasi yang lebih baik tentang hak-hak mereka, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan yang lebih baik,” kata Menteri pada masa itu, Carla Qualtrough, dalam sebuah pernyataan.

<!--more-->

Status Penduduk Tetap

Pemerintah Kanada juga mengatakan sedang mencari cara untuk mendapatkan izin tinggal permanen bagi pekerja asing dan pelajar internasional.

Namun kelompok hak asasi manusia mendesak Kanada untuk segera memberikan status imigrasi permanen kepada semua pekerja asing sementara dan migran lainnya di negara tersebut, dengan mengatakan bahwa langkah tersebut akan memberikan mereka perlindungan terbaik terhadap kemungkinan pelanggaran.

Pada Rabu, Obokata, pelapor khusus PBB, mengakui bahwa Kanada telah menerapkan beberapa langkah “untuk mengurangi risiko pekerja paksa dan pekerja anak”.

Namun dia mendesak pemerintah untuk “menawarkan jalur yang jelas untuk mendapatkan izin tinggal permanen bagi semua migran, untuk mencegah terulangnya pelanggaran HAM”.

“Kanada harus berbuat lebih banyak untuk menerapkan langkah-langkah ini guna mengatasi perbudakan modern, dengan melindungi hak-hak pekerja dan mengatasi diskriminasi yang memungkinkan terjadinya eksploitasi,” katanya.

Syed Hussan, direktur eksekutif kelompok advokasi Aliansi Pekerja Migran untuk Perubahan, menyambut baik temuan Obokata.

“Pelapor PBB sekali lagi menyatakan apa yang kita semua ketahui, dan para migran telah mengatakannya selama beberapa dekade – sistem imigrasi dua tingkat … melahirkan eksploitasi, pengucilan dan kekerasan,” kata Hussan dalam sebuah pernyataan.

“Semua migran, termasuk orang yang tidak memiliki dokumen, migran pelajar, pekerja dan pengungsi, harus memiliki status penduduk tetap untuk melindungi diri mereka sendiri dan memastikan masyarakat yang adil.”

AL JAZEERA

Pilihan Editor: Eks-Bos Mossad: Israel Sedang Menerapkan Sistem Apartheid terhadap Palestina