ASEAN Buat Sistem Troika untuk Kawal Implementasi Konsensus Myanmar
Reporter
Daniel A. Fajri
Editor
Ida Rosdalina
Selasa, 5 September 2023 18:28 WIB
TEMPO.CO, Jakarta – Para pemimpin Bangsa-bangsa Asia Tenggara mengakui tidak ada kemajuan signifikan dalam implementasi solusi damai untuk mengatasi krisis Myanmar yang dikenal dengan Five Point of Consensus. Dalam mengatasi krisis Myanmar, KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada Selasa, 5 September 2023, menyepakati pembentukan troika.
ASEAN menyepakati konsensus lima butir setelah kudeta di Myanmar meletus pada Februari 2021. Solusi damai itu mencakup segera diakhirinya kekerasan; penyelenggaraan dialog di antara semua pihak; penunjukan utusan khusus; mengizinkan bantuan kemanusiaan dari ASEAN; dan mengizinkan utusan khusus mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.
Troika yang dimaksud adalah kerja sama dalam menangani krisis Myanmar di antara ketua ASEAN yang menjabat, ketua tahun sebelumnya, dan tahun mendatang. Ini tertuang dalam satu dokumen ASEAN leaders' review and decision on the implementation of five point consensus.
“Untuk keberlanjutan penanganan isu, karena semua paham, tidak bisa dalam satu tahun situasi ini akan berubah,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ditemui wartawan usai sesi retreat KTT ASEAN di Jakarta pada Selasa, 5 September 2023.
Myanmar dilanda kekerasan dan kekacauan ekonomi sejak militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2021. Tatmadaw, militer di negara itu, melancarkan tindakan keras terhadap lawan-lawannya.
ASEAN, sejak akhir 2021 melarang junta Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi sampai terlihat ada kemajuan berarti dalam menyelesaikan krisis yang dikenal five point of consensus. Pada pertemuan pekan ini, tidak ada perwakilan Myanmar baik di KTT ASEAN atau pertemuan menteri luar negeri.
Retno, dalam pernyataan persnya mengatakan keterwakilan non-politis myanmar dipertahankan. Ia menambahkan, Filipina akan menggantikan Myanmar sebagai ketua ASEAN pada 2026.
ASEAN akan tetap mempertahankan konsensus lima butir, walau para pengamat telah memberi perhatian ada beberapa poin yang lemah dalam pendekatan tersebut seperti mekanisme pengiriman utusan khusus yang terbatas pada keketuaan.
Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto Suryodipuro saat ditemui wartawan pada Selasa, 5 September 2023, menekankan utusan khusus akan tetap bertahan. Troika dibuat untuk mekanisme konsultasi.
