TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan ribu orang diperdagangkan oleh geng kriminal dan dipaksa bekerja di pusat penipuan dan operasi online ilegal lainnya yang bermunculan di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, kata PBB dalam sebuah laporan tentang Selasa, 29 Agustus 2023.

Laporan tersebut mengutip “sumber yang dapat dipercaya” yang memperkirakan bahwa setidaknya 120,000 orang di seluruh Myanmar dan sekitar 100,000 di Kamboja mungkin terjebak dalam operasi penipuan, dengan perusahaan milik kriminal lainnya di Laos, Filipina, dan Thailand mulai dari penipuan kripto hingga judi online.

“Orang-orang yang dipaksa bekerja dalam operasi penipuan ini mengalami perlakuan tidak manusiawi dan dipaksa melakukan kejahatan. Mereka adalah korban. Mereka bukan penjahat,” kata Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk.

Juru bicara kepolisian Kamboja Chhay Kim Khoeun mengatakan dia belum melihat laporan PBB namun menanyakan jumlahnya.

"Saya tidak tahu bagaimana menyikapinya, dari mana mereka mendapatkan angka (100.000) itu? Apakah mereka sudah menyelidikinya? Dari mana mereka mendapatkan datanya? Orang asing hanya sekedar ngomong."

Pemerintah Myanmar yang dikelola militer tidak menanggapi permintaan komentar.

Laporan Kantor Hak Asasi Manusia PBB adalah salah satu fenomena paling rinci yang muncul sejak pandemi Covid, yang dipicu oleh penutupan kasino yang mendorong perpindahan ke wilayah yang kurang diatur di Asia Tenggara.

Pusat penipuan online yang berkembang pesat menghasilkan pendapatan miliaran dolar AS setiap tahunnya, kata laporan itu.

“Dihadapkan pada realitas operasional yang baru, para pelaku kejahatan semakin banyak yang menargetkan para migran yang berada dalam situasi rentan… untuk direkrut ke dalam operasi kriminal, dengan dalih menawarkan mereka pekerjaan nyata,” kata laporan itu.

Laporan itu mengatakan bahwa sebagian besar korban perdagangan orang berasal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya serta Cina, Taiwan dan Hong Kong, namun beberapa direkrut dari negara-negara jauh seperti Afrika dan Amerika Latin.

Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyerukan pemerintah regional untuk memperkuat supremasi hukum dan memberantas korupsi untuk “memutus siklus impunitas” yang memungkinkan berkembangnya perusahaan-perusahaan kriminal.

REUTERS

Pilihan Editor: Polusi Udara Sebabkan Usia Orang di Asia Selatan Lebih Pendek 5 Tahun