RI Klaim Benny Wenda Bawa Narasi Bohong soal Papua di KTT Melanesia

Senin, 28 Agustus 2023 10:45 WIB

Benny Wenda (kiri) dan PM Fiji Sitiveni Rabuka. Foto diunggah Rabuka pada 24 Februari 2023. (Twitter/@slrabuka)

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Luar Negeri mengklaim Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat atau ULMWP yang dipimpin oleh Benny Wenda menyampaikan narasi bohong tentang situasi di Papua dalam Konferensi Tingkat Tinggi Melanesian Spearhead Group. Alasan itu mendorong RI hingga walk out dalam forum tersebut.

KTT negara-negara Melanesia itu digelar di Port Vila, Vanuatu pada 23-24 Agustus 2023. Pernyataan bersama Grup MSG yang mencakup Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis Kaledonia Baru, menolak keanggotaan yang diajukan ULMWP.

“Delegasi RI telah mengambil langkah-langkah yang lazim dalam dunia diplomasi untuk mengekspresikan penolakan tersebut, termasuk meninggalkan ruangan ketika ULMWP menyampaikan narasi bohong tentang situasi di Papua,” tulis keterangan Kementerian Luar Negeri pada Sabtu, 26 Agustus 2023.

Indonesia, yang diakui sebagai anggota asosiasi, dalam rapat tinggi pekan lalu diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury. Ia menolak penyalahgunaan MSG untuk propaganda ULMWP.

Pernyataan bersama para negara-negara Melanesia, dalam pernyataan bersama rapat tinggi menekankan kembali bahwa keanggotaan MSG terbatas hanya untuk negara berdaulat saja.

Advertising
Advertising

Kemlu menilai ULMWP telah menyalahgunakan forum MSG untuk menjustifikasi tindak kekerasan yang dilakukan kelompok yang terafiliasi dengannya.

Menurut Jakarta, kelompok yang dimaksud telah melakukan berbagai tindak kejahatan seperti penyanderaan, pembakaran sekolah, hingga pembunuhan terhadap Orang Asli Papua.

Selama ini di MSG, ULMWP berstatus sebagai pengamat. Kelompok itu terus berupaya untuk menjadi anggota grup tersebut.

Menanggapi hasil dari KTT MSG, ULMWP berharap Ketua MSG menghormati komitmen pihaknya sebagai hal yang mendesak, mengingat pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Papua Barat, termasuk peringatan baru-baru ini mengenai masalah hak asasi manusia dari Penasihat Khusus PBB untuk Genosida.

ULMWP mendorong terus MSG untuk mendukung kunjungan Komisaris Hak Asasi Manusia PBB ke Indonesia untuk memantau situasi langsung di Papua. Sementara soal syarat keanggotaan kelompok itu menilai MSG salah tafsir soal prinsip pendirian grup itu sendiri.

Pilihan Editor: Buntut RI Walkout saat Benny Wenda Bicara di KTT Melanesia, MSG Tolak Keanggotaan ULMWP

DANIEL A. FAJRI

Berita terkait

Catatan Jual-Beli Amunisi Anggota TNI-Polri dan KKB di Papua

10 jam lalu

Catatan Jual-Beli Amunisi Anggota TNI-Polri dan KKB di Papua

Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Faizal Ramadhani akui ada anggota TNI-Polri jual amunisi ke KKB. Berikut beberapa kasusnya.

Baca Selengkapnya

Indonesia Kutuk Blokade Bantuan Kemanusiaan Gaza oleh Warga Israel

11 jam lalu

Indonesia Kutuk Blokade Bantuan Kemanusiaan Gaza oleh Warga Israel

Indonesia mengecam perintangan pengantaran bantuan kemanusiaan dari masyarakat internasional untuk masyarakat Palestina di Gaza oleh warga Israel

Baca Selengkapnya

Sidang Korupsi Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, KPK Bacakan Tuntutan 4 Terdakwa

1 hari lalu

Sidang Korupsi Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, KPK Bacakan Tuntutan 4 Terdakwa

Para tersangka korupsi Gereja Kingmi Mile 32 mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara setidaknya Rp 11, 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Tingkat Perekonomian Indonesia Turun, Ada Dampak dari Perlambatan di Cina

2 hari lalu

Tingkat Perekonomian Indonesia Turun, Ada Dampak dari Perlambatan di Cina

Perlambatan perekonomian di Cina memberi dampak ke Indonesia. Sebab sasaran pasar terbesar untuk kegiatan ekspor komoditas alam berada di Cina

Baca Selengkapnya

Freeport Indonesia, Kritik Pengamat Ekonomi UGM hingga Perpanjangan Kontrak

2 hari lalu

Freeport Indonesia, Kritik Pengamat Ekonomi UGM hingga Perpanjangan Kontrak

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengkritik perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Kepala Operasi Damai Cartenz Bantah Tutup Akses Lembaga HAM ke Papua

3 hari lalu

Kepala Operasi Damai Cartenz Bantah Tutup Akses Lembaga HAM ke Papua

Kepala Operasi Damai Cartenz membantah tudingan KKB yang menyatakan pemerintah Indonesia menutup akses lembaga HAM ke Papua.

Baca Selengkapnya

Kepala Operasi Damai Cartenz Minta KKB Buktikan Tudingan Serangan Udara hingga Bakar 3 Rumah di Pogapa

3 hari lalu

Kepala Operasi Damai Cartenz Minta KKB Buktikan Tudingan Serangan Udara hingga Bakar 3 Rumah di Pogapa

Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan TPNPB-OPM harus membuktikan tudingan tentang serangan udara ke Kampung Pogapa.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Melalui PMN Berhasil Terangi Lima Kampung di Keerom, Papua

3 hari lalu

Pemerintah Melalui PMN Berhasil Terangi Lima Kampung di Keerom, Papua

PT PLN (Persero) berhasil menghadirkan listrik 24 jam untuk Kampung Banda, Kampung Pund, Kampung Ampas, Distrik Waris, Kampung Skofro dan Kampung Uskuwar, di Kabupaten Keerom, Papua.

Baca Selengkapnya

Indonesia-Kazakhstan Segera Rampungkan Perjanjian Kerja Sama Promosi dan Perlindungan Investasi

3 hari lalu

Indonesia-Kazakhstan Segera Rampungkan Perjanjian Kerja Sama Promosi dan Perlindungan Investasi

Pemerintah Indonesia dan Kazakhstan merencanakan kelanjutan proses negoisasi terkait promosi dan investasi pada Juni 2024.

Baca Selengkapnya

Adu Tembak Aparat dan TPNPB di Pogapa: Polda Papua Sebut Warga Berlindung di Hutan, Bukan Mengungsi

4 hari lalu

Adu Tembak Aparat dan TPNPB di Pogapa: Polda Papua Sebut Warga Berlindung di Hutan, Bukan Mengungsi

Polda Papua membantah warga di Kampung Pogapa mengungsi akibat kontak senjata antara TNI-Polri dan TPNPB.

Baca Selengkapnya