Benny Wenda, pemimpin perjuangan Kemerdekaan Papua saat menghadiri Sidang Umum PBB di New York, AS, pekan lalu. TEMPO/Raimundos Oki
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia menyambut baik keputusan Grup Ujung Tombak Melanesia (MSG) menolak pengajuan keanggotaan dari kelompok separatis Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) ke dalam grup tersebut.
"Bagi Indonesia keputusan itu sangat tepat sekali," kata Direktur Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu, 26 Agustus 2023.
Ia mengatakan bahwa MSG telah menegaskan keputusannya untuk menolak pengajuan keanggotaan ULMWP ke dalam kelompok tersebut.
Penolakan tersebut dikarenakan ULMWP tidak memenuhi ketentuan untuk keanggotaan di MSG, yaitu kelompok Melanesia ini hanya untuk negara-negara berdaulat, sementara ULMWP tidak mewakili siapa pun.
"ULMWP itu mewakili siapa? Mewakili masyarakat Papua tidak. Mewakili siapa?," kata Abdul Kadir.
"Itu (mereka) hanya gerombolan, toh? Hanya gerombolan orang-orang tertentu yang punya agenda terhadap keutuhan wilayah NKRI," kata dia.
Oleh karena itu, Abdul Kadir mengatakan bahwa keputusan MSG untuk menolak pengajuan keanggotaan ULMWP sudah sangat tepat.
Sebelumnya, Indonesia melakukan aksi walk out dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG ke-22 2023 di Vanuatu saat Ketua Sidang KTT MSG Eduard Louma memberikan waktu berbicara kepada pemimpin ULMWP Benny Wenda.
Abdul Kadir mengatakan aksi walk out tersebut merupakan bentuk protes sekaligus langkah tegas Indonesia dalam hubungan diplomasi.
Meski MSG memberi waktu berbicara kepada Benny Wenda, yang berstatus sebagai observer atau pengamat, MSG kemudian melakukan pertemuan terpisah yang dinilai konstruktif dan memutuskan untuk menolak keanggotaan ULMWP ke dalam kelompok tersebut.
"Jadi penolakan itu merupakan serangkaian. (Walk out) Itu kan terjadi sehari sebelumnya," kata dia.
Dalam komunike bersama yang dihasilkan oleh KTT MSG disebutkan bahwa kelompok itu mengakui kedaulatan Indonesia di provinsi-provinsi di Papua.
"Jadi, itu jelas. Tidak ada keraguan dengan kedaulatan (Indonesia)," kata Abdul Kadir.
