TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah militer Myanmar telah memerintahkan diplomat utama Timor Leste untuk meninggalkan negara itu. Pemerintah Timor Leste - yang vokal mengkritik kepemimpinan junta, mengutuk tindakan langka tersebut.

Pemerintah Myanmar belum mengumumkan masalah ini dan juru bicara belum memberikan tanggapan. Tatmadaw atau militer Myanmar mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 2021.

Timor Leste “menegaskan kembali pentingnya mendukung semua upaya untuk memulihkan tatanan demokrasi di Myanmar dan menyatakan solidaritasnya dengan rakyat Myanmar, sambil mendesak Junta Militer untuk menghormati hak asasi manusia dan mencari solusi damai dan konstruktif terhadap krisis ini,” kata pemerintah pada Sabtu malam, 26 Agustus 2023.

Politisi Timor Leste telah terang-terangan mengkritik pemerintahan militer Myanmar. Presiden Jose Ramos-Horta telah bertemu dengan perwakilan penting dari Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) bayangan Myanmar, yang menentang kekuasaan militer.

Kuasa Usaha negara tersebut harus meninggalkan Myanmar paling lambat 1 September, kata Menteri Hak Asasi Manusia NUG Aung Myo Min di Facebook.

Sebagai protes terhadap kudeta 2021, banyak negara memiliki kuasa usaha di Myanmar, bukan duta besar. Meski begitu, militer yang berkuasa jarang mengusir atau menolak diplomat.

Myanmar, negara di Asia Tenggara, dilanda kekerasan dan gejolak ekonomi sejak militer merebut kekuasaan. Militer melancarkan tindakan keras terhadap lawan-lawannya, beberapa di antaranya melarikan diri ke luar negeri untuk membentuk pemerintahan di pengasingan.

REUTERS

Pilihan Editor: Selandia Baru Tawarkan Warga Ukraina Korban Perang untuk Mengungsi