Kota New York Larang Pegawai Pemerintah Pakai Tiktok

Reporter

Tempo.co

Kamis, 17 Agustus 2023 11:05 WIB

Ilustrasi TikTok. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Kota New York pada Rabu melarang aplikasi TikTok pada perangkat milik pemerintah, dengan alasan masalah keamanan. Aturan ini seperti yang diterapkan sejumlah kota dan negara bagian Amerika Serikat untuk membatasi aplikasi berbagi video pendek tersebut.

“TikTok menimbulkan ancaman keamanan bagi jaringan teknis kota," kata Wali Kota New York City Eric Adams dalam sebuah pernyataan.

Agen pemerintah Kota New York diharuskan untuk menghapus aplikasi dalam waktu 30 hari, dan karyawan akan kehilangan akses ke aplikasi dan situs webnya di perangkat dan jaringan milik kota. Negara Bagian New York juga telah melarang TikTok di perangkat seluler yang dikeluarkan negara.

TikTok, aplikasi yang digunakan oleh lebih dari 150 juta orang Amerika dan dimiliki oleh raksasa teknologi Cina ByteDance. Aplikasi ini menghadapi penolakan yang semakin meningkat dari anggota parlemen AS.

Bahkan mereka menuntut pelarangan secara nasional karena kekhawatiran tentang kemungkinan pengaruh pemerintah Cina.

Advertising
Advertising

TikTok mengatakan "belum membagikan, dan tidak akan membagikan, data pengguna AS dengan pemerintah Cina, dan telah mengambil langkah substansial untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna TikTok."

Pejabat tinggi keamanan AS termasuk Direktur FBI Christopher Wray dan Direktur CIA William Burns mengatakan TikTok menimbulkan ancaman.

Wray mengatakan pada Maret bahwa pemerintah Cina dapat menggunakan TikTok untuk mengontrol perangkat lunak pada jutaan perangkat. Beijing juga disebut dapat mendorong narasi untuk memecah belah orang Amerika, menambahkan aplikasi tersebut menjadi masalah keamanan nasional.

Mantan Presiden Donald Trump pada 2020 berusaha untuk melarang unduhan baru TikTok, tetapi serangkaian keputusan pengadilan memblokir larangan tersebut agar tidak berlaku.

Banyak negara bagian dan kota AS telah membatasi TikTok di perangkat pemerintah. Montana baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang melarang aplikasi tersebut di seluruh negara bagian, aturan yang mulai berlaku pada 1 Januari dan ditantang secara hukum.

Hampir setengah dari orang dewasa Amerika mendukung larangan TikTok, menurut survei baru Reuters/Ipsos yang dirilis pada Rabu.

Pilihan Editor: AS Ancam Larang TikTok jika Tidak Jual Sahamnya

REUTERS

Berita terkait

Digitalisasi di Desa Hanura Mudahkan Pelayanan Masyarakat

3 menit lalu

Digitalisasi di Desa Hanura Mudahkan Pelayanan Masyarakat

Desa Hanura yang terletak di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, beberapa kali berhasil mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Prestasi ini dibuktikan pada Oktober lalu, di mana Desa Hanura diganjar penghargaan desa Teladan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) 2024, dari Provinsi Lampung.

Baca Selengkapnya

Kamala Harris Vs Donald Trump di Pilpres AS, Bagaimana Jika Berakhir Seri?

21 menit lalu

Kamala Harris Vs Donald Trump di Pilpres AS, Bagaimana Jika Berakhir Seri?

Pilpres AS hari ini bisa saja hasilnya seri antara Kamala Harris melawan Donald Trump. Apa solusinya?

Baca Selengkapnya

Gratis dan Tak Ada Iklan, dari Mana WhatsApp Mendapat Duit?

1 jam lalu

Gratis dan Tak Ada Iklan, dari Mana WhatsApp Mendapat Duit?

WhatsApp memiliki berbagai bisnis dan keuntungan yang bisa menjadi sumber pendapatan seperti WhatsApp Pay dan Business API.

Baca Selengkapnya

Malaysia Protes Vietnam atas Perluasan Terumbu Karang di Laut Cina Selatan

3 jam lalu

Malaysia Protes Vietnam atas Perluasan Terumbu Karang di Laut Cina Selatan

Malaysia mengirimkan surat protes ke Vietnam atas dugaan perluasan terumbu karang di Laut Cina Selatan yang diklaim kedua negara

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Harta Kekayaan Jaksa Agung Abdul Qohar yang Disebut Pakai Jam Tangan Rp 1 Miliar, BPOM Sebut Anggur Shine Muscat Aman Dikonsumsi dengan Syarat Tertentu

3 jam lalu

Terpopuler: Harta Kekayaan Jaksa Agung Abdul Qohar yang Disebut Pakai Jam Tangan Rp 1 Miliar, BPOM Sebut Anggur Shine Muscat Aman Dikonsumsi dengan Syarat Tertentu

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Abdul Qohar Affandi, tengah menjadi sorotan.

Baca Selengkapnya

Begini Kata Pakar UI Soal Dampak Pilpres AS terhadap Indonesia

6 jam lalu

Begini Kata Pakar UI Soal Dampak Pilpres AS terhadap Indonesia

Pakar UI dan CSIS menyoroti dampak Pilpres AS terhadap Indonesia.

Baca Selengkapnya

2 Hari Menjelang Pilpres AS, Kamala Harris dan Donald Trump Gencarkan Kampanye

13 jam lalu

2 Hari Menjelang Pilpres AS, Kamala Harris dan Donald Trump Gencarkan Kampanye

Hasil survei dua hari menjelang pilpres AS terlihat Kamala Harris dan Donald Trump saling bersaing ketat

Baca Selengkapnya

Bos Mossad Akui Sulit Tukar Sandera dengan Hamas: Kami Tak Punya Wewenang saat Negosiasi!

13 jam lalu

Bos Mossad Akui Sulit Tukar Sandera dengan Hamas: Kami Tak Punya Wewenang saat Negosiasi!

Bos Mossad mengatakan perunding Israel tidak diberi wewenang oleh Netanyahu untuk mencapai kesepakatan mengakhiri perang di Gaza

Baca Selengkapnya

Binus Tawarkan Beasiswa untuk Influencer, Syaratnya dari Jumlah Pengikut sampai Indeks Prestasi

14 jam lalu

Binus Tawarkan Beasiswa untuk Influencer, Syaratnya dari Jumlah Pengikut sampai Indeks Prestasi

Binus membuka peluang bagi influencer di media sosial TikTok, Instagram, ataupun YouTube yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi lewat beasiswa.

Baca Selengkapnya

Donald Trump Vs Kamala Harris, CSIS Ungkap Dampaknya Bagi Indonesia

16 jam lalu

Donald Trump Vs Kamala Harris, CSIS Ungkap Dampaknya Bagi Indonesia

Peneliti CSIS mengungkap dampaknya terhadap Indonesia bila Donald Trump atau Kamala Harris yang menang dalam pilpres 2024 di AS.

Baca Selengkapnya