TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi berencana menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT BRICS ke-15 pada 22-24 Agustus 2023 di Afrika Selatan. Kehadiran orang nomor satu di Indonesia ini disinyalir sebagai upaya untuk membawa Indonesia bergabung menjadi salah satu anggota kelompok ekonomi negara berkembang. Lantas, sebenarnya apa itu BRICS?

Apa itu BRICS?

Dilansir dari situs Perpustakaan Kongres Amerika Serikat (LOC), BRICS adalah akronim dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan (South Africa). Perhimpunan ini dijalin kelima negara berdasarkan persamaan ekonomi yang sedang berkembang.

Secara umum, pertemuan kelima negara dilakukan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan memberikan kesempatan kepada para pemimpin mereka untuk bekerja sama. Menurut World Factbook, pasar negara-negara berkembang tersebut mewakili 42 persen populasi dunia dan menyumbang lebih dari 31 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global.

Sejarah BRICS

Sebagaimana publikasi Institut Penelitian Ekonomi Terapan (IPEA) Brasil, gagasan BRICS dicetuskan oleh kepala ekonom Goldman Sachs dan Jim O’Neill dalam studi berjudul “Building Better Global Economic BRICs” pada 2001. Laporan tersebut menjadi referensi analitis di kalangan pakar ekonomi, keuangan, bisnis, media, dan akademisi.

Baru pada 2006, konsep itu sendiri memunculkan organisasi yang dirumuskan ke dalam kebijakan luar negeri Brasil, Rusia, India, dan Cina. Pada KTT ke-3 2011, Afrika Selatan ikut menjadi bagian dari kelompok sehingga melahirkan akronim BRICS.

Kontribusi ekonomi BRICS di kancah internasional cukup besar. Dalam kurun waktu lima tahun, yaitu pada 2003-2007, pertumbuhan keempat negara (sebelum Afrika Selatan bergabung) mampu menyumbang 65 persen dari ekspansi PDB global. Dalam hal paritas daya beli, PDB kelima negara telah mengungguli AS atau Uni Eropa.

Saat dibentuk, BRICS tidak dikumpulkan dalam bentuk mekanisme atau kebijakan, tetapi kelompok bersama. Hal itu memungkinkan negara anggota untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai secara kolektif. Keputusan tersebut sesuai dengan hasil pertemuan Menteri Luar Negeri keempat negara di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-61 pada 23 September 2006.

Tujuan Pembentukan BRICS

Sebagai grup, BRICS memiliki karakteristik informal karena tidak ada piagam, tidak bekerja di bawah sekretariat tetap, dan tidak disokong pendanaan untuk membiayai kegiatannya. Pada akhirnya, yang menopang jalannya pertemuan tersebut adalah peranan politik para anggotanya. Namun, kelompok itu masuk ke dalam spesifikasi kelembagaan yang memungkinkan terjadinya interaksi di antara kelima negara.

Singkatnya, BRICS membuka ruang bagi lima anggotanya untuk berdialog, berdiskusi dan berkonsultasi mengenai berbagai topik, serta memperluas kesempatan kerja sama di sektor-sektor tertentu. Selain itu, grup lima negara tersebut juga membahas agenda-agenda global, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan.

Daftar Agenda Pertemuan BRICS

Berikut deklarasi para anggota BRICS mulai dari tahap pertama hingga keempat belas.

1. KTT BRICS ke-1 pada 16 Juni 2009 di Yekaterinburg, Rusia.

2. KTT BRICS ke-2 pada 16 April 2010 di Brasilia, Brasil.

3. KTT BRICS ke-3 pada 14 April 2011 di Sanya, Cina.

4. KTT BRICS ke-4 pada 29 Maret 2012 di New Delhi, India.

5. KTT BRICS ke-5 pada 26-27 Maret 2013 di Durban, Afrika Selatan.

6. KTT BRICS ke-6 pada 14-16 Juli 2014 di Fortaleza, Brasil.

7. KTT BRICS ke-7 pada 8-9 Juli 2015 di Ufa, Rusia.

8. KTT BRICS ke-8 pada 15-16 Oktober 2016 di Goa, India.

9. KTT BRICS ke-9 pada 3-5 September 2017 di Xiamen, Tiongkok.

10. KTT BRICS ke-10 pada 26 Juli 2018 di Johannesburg, Afrika Selatan.

11. KTT BRICS ke-11 pada 14 November 2019 di Brasilia, Brasil.

12. KTT BRICS ke-12 pada 17 November 2020 di Moskow, Rusia.

13. KTT BRICS ke-13 pada 9 September 2021 secara daring (online) karena pandemi Covid-19.

14. KTT BRICS ke-14 pada 23 Juni 2022 secara daring.

MELYNDA DWI PUSPITA | GUIDES.LOC.GOV | IPEA.GOV.BR | TEMPO.CO

Pilihan Editor: Investigasi Kejahatan Perang di Ukraina, Departemen Kehakiman AS Bekerja Sama dengan ICC