TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo menyinggung fenomena masyarakat dunia yang saat ini dinilai semakin tidak religius. Ia mendorong masyarakat Asia Tenggara untuk terus merawat semangat keagamaan di kawasan yang makin meningkat.

Saat membuka ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference atau IIDC di Jakarta pada Senin, 7 Agustus 2023, Jokowi memberi perhatian kepada masalah ini dengan merujuk pada penelitian Ipsos Global Religion tahun ini. Presiden mengutip penelitian itu dengan menyebut dari 19.731 orang yang disurvei di 26 negara di dunia, sebanyak 29 persen di antaranya mengaku sebagai agnostik dan atheis.

“Dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja,” kata Jokowi, yang juga dalam pidatonya menyinggung penelitian berbeda soal konflik global yang semakin marak dan kekerasan terkait dengan agama yang meningkat.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI, menggagas IIDC yang berlangsung selama dua hari pada pekan ini, sebagai rangkaian konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN di Jakarta pada September mendatang.

ASEAN IIDC 2023 dengan tema ‘ASEAN Shared Civilizational Values: Building an Epicentrum of Harmony to Foster Peace, Security, and Prosperity’ bertujuan “ikut serta dalam upaya membangun harmoni dan perdamaian dari arah lingkungan agama-agama di tengah dinamika global."

Jokowi mengharapkan ASEAN dapat menjadi teladan toleransi dan persatuan, di tengah kondisi dunia saat ini. Ia mengklaim, Indonesia mampu menjaga kerukunan dan mengelola keragaman etnisitas, suku, budaya, agama dan kepercayaan.

ASEAN secara internal tahun ini disibukkan dengan upayanya membereskan krisis Myanmar, di tengah tujuannya untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

ASEAN juga terjepit di antara kepentingan dua negara besar Cina dan Amerika Serikat yang membuat kawasan menjadi tegang karena sengketa keduanya dapat membuat negara-negara anggota terdampak langsung.

Sebanyak 200 undangan meliputi partisipan dan pembicara juga telah terkonfirmasi bakal hadir dalam forum tersebut. PBNU menyebut Myanmar, yang dilarang hadir di pertemuan tingkat tinggi ASEAN, akan mengirimkan dua delegasi dan seorang Kepala Pusat Pendidikan Budhis.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, dalam pembukaan pagi ini, menggaungkan inisiatif ini sebagai konsolidasi peradaban besar yang dapat mendorong tumbuhnya harmoni, toleransi, dan perdamaian. Ia mengharapkan hasil dari diskusi ini dapat memiliki pengaruh secara politik karena akan menjadi pertimbangan para pemimpin dalam komunike KTT ASEAN.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Pahami Hak dan Kewajiban Pejabat Publik, Rocky Gerung: Pasang Badan Bukan Bahasa Pejabat Publik

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.