TEMPO.CO, Jakarta - Perang Rusia-Ukraina masih berlangsung. Perang dimulai pada 24 Februari 2022, ketika Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina ini membuat Ukraina, bahkan dunia ikut terdampak.

Ukraina bahkan telah memindahkan Hari Raya Natal resminya menjadi 25 Desember. Sebelumnya, negara itu merayakan Natal setiap 7 Januari, seperti yang juga berlaku di Rusia. Keputusan tersebut tertuang dalam undang-undang yang baru saja disahkan Kyiv pada Jumat.

Tegaskan perpecahan Ukraina dan Gereja Ortodoks Rusia

Langkah itu juga semakin menegaskan perpecahan antara Ukraina dan Gereja Ortodoks Rusia. UU yang ditandatangani oleh Presiden Volodymyr Zelensky itu juga menunjukkan konflik yang semakin dalam antara gereja-gereja di Kyiv dan Moskow, sejak dimulainya agresi militer Rusia ke negeri tetangganya yang pro-Barat tersebut.

“Perjuangan tanpa henti dan sukses untuk identitas mereka berkontribusi pada keinginan setiap orang Ukraina untuk menjalani hidup mereka sendiri dengan tradisi dan hari libur mereka sendiri,” demikian catatan penjelasan UU baru itu, seperti dirilis di situs web Parlemen Ukraina.

Menurut catatan tersebut, tujuan dibuatnya undang-undang itu adalah untuk meninggalkan warisan Rusia yang “memaksakan” perayaan Natal pada 7 Januari. Kaum Nasrani di Ukraina berada di bawah kepemimpinan spiritual Moskow setidaknya sejak abad ke-17.

Namun, Gereja Ortodoks Ukraina kemudian memutuskan hubungan dengan Gereja Ortodoks Rusia pada 2019, menyusul aneksasi Krimea oleh Moskow.<!--more-->

Konflik itu makin meruncing lagi, sejak Rusia memberikan dukungan kepada kelompok separatis di Ukraina Timur. Sementara Cabang Gereja Ortodoks Ukraina yang didukung Rusia juga menyatakan telah memutuskan hubungan dengan Moskow pada Mei 2022.

Keputusan untuk memindahkan Hari Natal itu menjadi upaya terbaru yang diambil oleh Ukraina dalam beberapa tahun terakhir untuk menjauhkan diri dari Moskow. Sebelumnya, Ukraina juga telah mengganti berbagai nama jalan dan kota yang sebelumnya dinamai dengan tokoh-tokoh Soviet.

Batalkan pemilu legislatif Oktober

Sebelumnya, Parlemen Ukraina pada Kamis memperpanjang darurat militer selama 90 hari lagi hingga 15 November. Keputusan ini menyebabkan mustahilnya kemungkinan pemilu legislatif digelar pada Oktober.

Ukraina menetapkan darurat militer pada 24 Februari 2022, bersamaan dengan dimulainya invasi besar-besaran Rusia terhadap negara tetangganya itu.

Hukum darurat militer yang melarang pria berusia antara 18 hingga 60 tahun bepergian keluar negeri itu telah diperpanjang selama beberapa kali.

Yaroslav Zheleznyak, seorang anggota parlemen, menulis melalui aplikasi Telegram bahwa mayoritas mutlak anggota parlemen memilih memperpanjang darurat militer dalam sidang Verkhovna Rada, sebutan bagi parlemen Ukraina.

Pemilu tidak bisa digelar selama darurat militer, padahal negara itu telah mengagendakan pemilu digelar Oktober tahun ini untuk memilih anggota parlemen baru.

Dengan demikian, ini pertama kalinya pemungutan suara nasional dalam jumlah besar ditunda karena perang, meski langkah ini bukannya tidak terduga sebelumnya.

Kendati demikian, Ukraina masih mengagendakan pemilihan presiden yang digelar Maret tahun depan.

SITA PLANASARI

Pilihan Editor: Ragam Pernyataan Badan Meteorologi Dunia soal Gelombang Panas Ekstrem