TEMPO.CO, MANILA - Cina dikabarkan mengajak Filipina latihan militer bersama. Panglima Militer Filipina Romeo Brawner akan mempelajari tawaran itu yang disorongkan oleh duta besar Cina untuk Manila.

"Mereka mengatakan telah menyerahkan beberapa kertas putih, kami harus mempelajarinya," kata Brawner dalam video yang diunggah oleh CNN Filipina di Twitter, dilansir Reuters pada Kamis, 27 Juli 2023.

Sejauh ini belum ada komentar langsung dari Brawner. Tetapi, juru bicara militer Medel Aguilar mengatakan dia melihat video wawancara Brawner dan menegaskan kembali percakapannya dengan diplomat Cina itu berlangsung informal.

"Saya tidak tahu apakah kami sudah dilengkapi dengan kertas putih," kata Aquilar kepada Reuters. Brawner berbicara kepada wartawan di sela-sela acara yang diselenggarakan oleh duta besar Cina di Manila untuk memperingati ulang tahun Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

Kedutaan Besar Cina di Manila belum memberikan komentar ke media perihal ini.

"Kami mencoba menjalin hubungan dengan tentara, dengan angkatan bersenjata di seluruh dunia. Ini adalah salah satu cara kami mencegah perang," kata Brawner.

Tawaran Beijing untuk melakukan latihan militer bersama dengan Filipina datang saat ketegangan meningkat antar negara-negara terkait hal yang digambarkan Manila sebagai kegiatan "agresif" Cina di Laut Cina Selatan.

Cina memiliki sengketa teritorial yang sudah berlangsung lama di Laut Cina Selatan dengan beberapa negara di kawasan itu, termasuk Filipina.

Tidak ada rincian lain yang diberikan pada latihan militer bersama yang diusulkan, tetapi Brawner mengatakan itu tidak akan dilakukan di Laut Cina Selatan.

Brawner, yang merupakan seorang mantan panglima militer, bulan ini mengambil alih kembali jabatan itu. Ia menggantikan Andres Centino yang ditunjuk oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr sebagai penasihatnya di Laut Cina Selatan.

Marcos, yang mencari hubungan lebih dekat dengan Washington, menegaskan kembali dalam pidato tahunannya pada Senin, 26 Juli 2023 kalau dia akan melindungi hak kedaulatan dan integritas teritorial negaranya. Cina tidak menerima putusan Pengadilan Arbitrase pada 2016 yang menyimpulkan klaim Beijing atas hampir seluruh laut itu tidak sah.

REUTERS