TEMPO.CO, Jakarta - Protes terhadap perombakan peradilan Israel oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terus meningkat. Dukungan terhadap penolakan makin meluas, termasuk dari 161 perwira cadangan korps Angkatan Udara yang bersumpah tidak lagi melapor untuk bertugas.

Para perwira, dengan pangkat mulai dari mayor hingga brigadir jenderal, memberi tahu militer tentang keputusan mereka selama tiga hari terakhir dan akan menerbitkan pernyataan bersama - dengan nama disamarkan - pada hari Rabu, demikian dilaporkan Reuters, Rabu, 19 Juli 2023.

Dorongan oleh koalisi nasionalis-agama Netanyahu untuk mengubah sistem peradilan dan mengekang beberapa kekuasaan Mahkamah Agung telah memicu protes yang belum pernah terjadi sebelumnya, menghancurkan ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran akan kesehatan demokrasi Israel di antara sekutu Barat.

Beberapa perwira cadangan mengancam untuk tidak mengindahkan perintah panggilan sebagai bagian dari protes.

Hal itu mengejutkan karena wajib militer, yang menggunakan cadangan di masa perang dan mengharuskan mereka menjalani pelatihan reguler, merupakan masalah apolitis yang lama dibicarakan.

“Ini adalah protes militer yang paling berdampak sejauh ini – pukulan kritis terhadap kesiapan angkatan udara,” kata Asaf Agmon, mantan brigadir jenderal berusia 75 tahun yang sudah melewati usia tugas cadangan.

Dimintai konfirmasi, juru bicara militer Israel menolak berkomentar.

Agmon menggambarkan 161 petugas cadangan yang memprotes merupakan staf operasi angkatan udara.

Saat pengunjuk rasa turun ke jalan, Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengimbau persatuan di antara barisan."Kita tidak bisa hidup di tanah ini tanpa Pasukan Pertahanan Israel," katanya pada pidato upacara peringatan.

Unjuk rasa di pelosok Israel

Sejak Selasa dini hari, ribuan orang berunjuk rasa di seluruh negeri, banyak yang mengibarkan bendera Israel. Para pengunjuk rasa memblokir setidaknya setengah lusin jalan raya, melakukan demonstrasi di stasiun kereta api utama pada jam sibuk sore hari dan memasuki Bursa Efek Tel Aviv, melemparkan uang kertas palsu sebagai simbol korupsi.

Polisi berkuda dan meriam air diturunkan membubarkan unjuk rasa yang memblokir jalan pada malam hari.Setidaknya 45 orang ditangkap, kata polisi.

Dengan perdana menteri memegang mayoritas Knesset, oposisi berharap gelombang protes baru dapat membantu membatalkan undang-undang sebelum pemungutan suara akhir minggu depan.

Pemerintah mendorong untuk mengesahkan undang-undang yang akan mengekang kemampuan Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan atau penunjukan pemerintah dan menteri dengan mencabut kekuasaan hakim menilai keputusan semacam itu "tidak masuk akal".

Pemerintah ingin mengesahkan undang-undang sebelum DPR reses 30 Juli.

Netanyahu, yang diadili atas tuduhan korupsi yang dia bantah, telah membela perubahan yang diusulkan, bersumpah untuk menjaga "Israel sebagai negara bangsa Yahudi dan demokratis, bebas dan liberal, yang memegang kekuasaan mayoritas yang sakral di samping hak-hak sipil."

Amerika Serikat mendesak Netanyahu untuk mencari konsensus tentang reformasi peradilan.

REUTERS

Pilihan Editor Akan Dipulangkan, Tentara AS Malah Kabur dan Ditangkap Keamanan Korea Utara