TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi delapan partai yang berusaha membentuk pemerintah Thailand berikutnya menegaskan kembali dukungannya kepada Pita Limjaroenrat untuk menjadi perdana menteri, kata Pita pada Senin, 17 Juli 2023, terlepas dari kekalahannya pekan lalu dalam pemungutan suara parlemen.

Pita, pemimpin partai Moving Forward yang progresif - pemenang kejutan pemilu Thailand 14 Mei - gagal dalam upaya awalnya untuk memenangkan dukungan yang diperlukan lebih dari setengah majelis rendah gabungan dan majelis tinggi yang ditunjuk militer, atau Senat.

Parlemen akan menggelar pemilihan lagi, Rabu, 19 Juli 2023.

Setelah pertemuan dengan aliansi tersebut, Pita mengatakan pencalonannya kembali sebagai perdana menteri tidak dapat dihalangi oleh Senat.

Dia juga mengatakan pencalonannya tidak boleh terpengaruh oleh pengaduan terhadap dirinya yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, Pita menambahkan bahwa jika dia gagal lagi, dia akan membiarkan sekutu Move Forward, partai Pheu Thai, "mengambil tindakan".

"Kalau tidak ada perbaikan substansial, saya harus memikirkan negara ini... Saya akan minggir dan membiarkan pihak kedua mencoba menjadi pengurus kabinet berikutnya," kata Pita, 42 tahun, kepada wartawan.

Pada akhir pekan, dia mengangkat prospek sekutu politik yang memimpin pemerintahan baru jika dia gagal menjadi perdana menteri.

Pheu Thai memenangkan bagian suara terbesar kedua dalam pemilihan Mei. Salah satu kandidat perdana menterinya, raja real estat Srettha Thavisin, dapat dinominasikan sebagai pemimpin berikutnya dalam pemungutan suara ketiga untuk perdana menteri, jika ada.

Dalam pemungutan suara pekan lalu, Pita memperoleh 324 suara, dengan hanya 13 senator yang mendukungnya dan sisanya menentangnya atau abstain, yang menurut partainya mengindikasikan beberapa bertindak di bawah tekanan.

Pita, seorang liberal dari sektor swasta, telah memenangkan dukungan pemuda yang besar atas rencananya untuk mengguncang politik dan membawa reformasi ke sektor dan institusi yang telah lama dianggap tak tersentuh.

Itu termasuk undang-undang yang melarang menghina monarki - sejauh ini kebijakan paling kontroversial dari Move Forward dan hambatan besar dalam upayanya membujuk legislator untuk mendukung Pita.

REUTERS

Pilihan Editor: AS Kerahkan Kapal Perusak Berpeluru Kendali ke Timur Tengah setelah Ancaman Iran