TEMPO.CO, Jakarta - Twitter diancam akan ditutup di India, Nigeria, dan Turki kecuali jika mematuhi perintah untuk membatasi akun, dengan India ingin mengekang penggunaan platform media sosial oleh jurnalis dan pengunjuk rasa, kata salah satu pendiri twitter, Jack Dorsey, Senin, 12 Juni 2023.

Dorsey berhenti dari posisinya sebagai CEO Twitter pada 2021 dan platform media sosial tersebut dibeli oleh miliarder Elon Musk pada 2022.

"India misalnya, India adalah negara yang memiliki banyak permintaan terhadap kami seputar protes petani, seputar jurnalis tertentu yang kritis terhadap pemerintah," kata Dorsey, mantan CEO Twitter, dalam wawancara dengan acara berita YouTube Breaking Points.

Petani India mengakhiri satu tahun protes pada akhir 2021 setelah memenangkan konsesi dari pemerintah terkait undang-undang pertanian tertentu. Demonstrasi itu termasuk yang terbesar yang dihadapi oleh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dan Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP).

"Permintaan itu terwujud dalam cara-cara seperti: 'Kami akan menutup Twitter di India,' yang merupakan pasar yang sangat besar bagi kami; 'kami akan menggerebek rumah karyawan Anda,' yang mereka lakukan; 'kami akan menutup kantor Anda jika Anda tidak mengikutinya.' Dan ini adalah India, negara yang demokratis," tambah Dorsey.

Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi telah berulang kali membantah terlibat dalam penyensoran online dan mengatakan pada Selasa, 13 Juni 2023, bahwa pernyataan Dorsey adalah "sepenuhnya kebohongan".

"Tidak ada yang masuk penjara atau Twitter 'ditutup'. Rezim Twitter Dorsey memiliki masalah dalam menerima kedaulatan hukum India," kata Wakil Menteri Teknologi Informasi Rajeev Chandrashekhar dalam sebuah posting di Twitter.

Dorsey juga menyebutkan tekanan serupa dari pemerintah di Turki dan Nigeria, yang telah membatasi platform tersebut di negara mereka pada titik yang berbeda selama bertahun-tahun sebelum mencabut larangan tersebut.

"Turki sangat mirip (dengan India), seperti kami mendapat begitu banyak permintaan dari Turki. Kami melawan Turki di pengadilan mereka dan sering menang, tetapi mereka terus-menerus mengancam akan menutup kami," katanya.

Dorsey juga menambahkan bahwa situasi di Nigeria sedemikian rupa sehingga Twitter bahkan tidak dapat menempatkan karyawannya di negara tersebut karena takut akan apa yang mungkin dilakukan pemerintah terhadap mereka.

Nigeria telah menangguhkan Twitter pada 2021 setelah menghapus postingan dari Presiden Muhammadu Buhari saat itu yang mengancam akan menghukum separatis regional. Negara itu mencabut larangan pada awal 2022 setelah Twitter setuju untuk membuka kantor lokal, di antara perjanjian lain dengan pihak berwenang.

Kelompok advokasi telah menyuarakan keprihatinan tentang situasi hak asasi manusia di India, Turki dan Nigeria.

REUTERS

Pilihan Editor: Jasad Manusia Ditemukan di Bawah Puing-puing Jembatan Roboh di Philadelphia