TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyatakan pada Kamis, 1 Juni 2023, pemerintah akan mengucurkan subsidi sebesar US$ 25 miliar atau setara Rp 372 triliun untuk program kelahiran. Dana itu untuk mendukung kaum muda dan keluarga memiliki anak. Jepang menghadapi penurunan angka kelahiran.

Subsidi langsung yang lebih besar diberikan bagi mereka yang memiliki anak. Bantuan dikucurkan untuk mendanai pendidikan dan perawatan prenatal, serta mengenalkan gaya kerja yang fleksibel dan cuti untuk ayah.

Kishida mengatakan dia mengusulkan kebijakan untuk mengatasi penurunan angka kelahiran yang anjlok. Pemerintah Jepang juga menyusun langkah untuk meningkatkan pendapatan bagi kaum muda, dan generasi yang mengasuh anak.

"Kami akan bergerak maju dengan langkah-langkah ini untuk melawan penurunan angka kelahiran tanpa meminta masyarakat menanggung beban lebih lanjut," kata Kishida kepada para menteri, pakar, dan pemimpin perusahaan yang berkumpul untuk membahas masalah tersebut.

Jepang termasuk negara yang menghadapi tingkat kelahiran rendah. Turunnya populasi adalah masalahnya sangat akut yang sedang dihadapi Jepang.

Jepang tercatat sebagai negara dengagn populasi tertua kedua di dunia setelah Monako. Aturan imigrasi yang relatif ketat membuat negara ini menghadapi kekurangan tenaga kerja yang terus meningkat.

Negara berpenduduk 125 juta itu mencatat kurang dari 800.000 kelahiran tahun lalu, terendah sejak pencatatan dimulai. Di sisi lain biaya perawatan lansia melonjak.

Pada pertemuan hari Kamis, Kishida mengatakan dia ingin menganggarkan sekitar 3,5 triliun yen atau setara US$ 25 miliar selama tiga tahun ke depan untuk kebijakan mendorong angka kelahiran tersebut. Namun dorongan tersebut telah menuai kritik karena kegagalannya mengidentifikasi sumber pendanaan selain memotong pengeluaran di tempat lain dan meningkatkan ekonomi.

CHANNEL NEWS ASIA

Pilihan Editor: Biden Bersumpah Swedia Segera Gabung NATO