TEMPO.CO, Jakarta -Perusahaan minyak negara Nigeria (NNPC), pada Rabu, 31 Mei 2023, menaikkan harga bensin setinggi 557 naira per liter dari 189 naira – sekitar Rp18 ribu dari Rp6 ribu.

Kebijakan ini diambil beberapa hari setelah Presiden baru Bola Tinubu, yang belum lama ini dilantik, mengatakan subsidi bahan bakar akan dihapuskan.

Kenaikan tersebut menandai berakhirnya rezim subsidi bahan bakar yang menurut NNPC menelan biaya US$867 juta atau sekitar Rp13 triliun setiap bulan.

Rakyat Nigeria harus bersiap untuk tarif transportasi yang lebih tinggi. Sementara bisnis yang mengandalkan generator bensin karena pasokan listrik jaringan sedikit, menghadapi biaya yang lebih tinggi.

NNPC mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa harga bensin sedang disesuaikan "sejalan dengan realitas pasar saat ini."

"Penting untuk dicatat bahwa harga akan terus berfluktuasi untuk mencerminkan dinamika pasar," kata NNPC.

Menghadapi kesulitan ekonomi, banyak rakyat Nigeria menganggap bensin murah sebagai hak dan terakhir kali pemerintah mencoba mencabut subsidi BBM pada 2012. Keputusan itu menyebabkan protes nasional.

Tinubu, yang saat itu menjadi pemimpin oposisi, menentang pencabutan subsidi tersebut. Dia pada Senin, 29 Mei 2023, baru dilantik sumpah jabatan sebagai orang nomor satu di Nigeria.

Pelantikan Tinubu tetap dilakukan meski ada seruan untuk membatalkan hasil pemilu yang digelar Februari tahun ini.

Dalam pidato pertamanya, Tinubu menyerukan agar demokrasi di Nigeria dilestarikan dan dikembangkan. Dia pun menyebut pemerintahan yang demokratis sebagai kunci penggerak reformasi, yang pada akhirnya membuka potensi bangsa.

Menjelang berakhirnya subsidi yang diperkirakan telah membuat harga tetap rendah, Reuters menyebut, para pengemudi telah bergegas untuk mengisi tangki mereka.

Outlet bahan bakar milik NNPC menjual bensin seharga 448 naira per liter di beberapa bagian Lagos, naik dari 185, sedangkan di Abuja dijual seharga 537 naira.

Pada Selasa, kepala eksekutif NNPC mengatakan perusahaan tersebut berutang US$6,1 miliar atau Rp91 triliun dalam pembayaran subsidi bahan bakar oleh pemerintah federal. Menurutnya Nigeria tidak mampu lagi membayar subsidi tersebut.

Lembaga pemeringkat Moody mengatakan janji Tinubu untuk menghapus subsidi dan menyatukan berbagai nilai tukar Nigeria adalah "kredit positif". Tetapi memperingatkan risiko pada periode awal, termasuk inflasi yang lebih tinggi, aktivitas ekonomi yang lebih lemah dan lebih banyak ketidakpuasan sosial.

Pilihan Editor: Bola Ahmed Tinubu Dilantik Jadi Presiden Nigeria

REUTERS