TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat dan Papua Nugini menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan bilateral yang baru. Kerja sama ini memicu kontroversi di tengah AS dan Cina yang saling berebut pengaruh di negara Kepulauan Pasifik.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Perdana Menteri Papua Nugini (PNG) James Marape menandatangani pakta dan perjanjian keamanan maritim pada Senin, 22 Mei 2023, selama kunjungan Blinken ke ibu kota Port Moresby.

AS maupun Papua Nugini tidak merilis is perjanjian. Namun kedua belah pihak berharap kerja sama pertahanan yang baru diharapkan dapat memperluas akses AS ke militer dan fasilitas lainnya di Papua Nugini, memperkuat hubungan keamanan Washington di Pasifik Selatan.

Kunjungan Blinken ke Papua Nugini setelah Presiden AS Joe Biden pekan lalu mempersingkat perjalanan Asia. Biden semula dijadwalkan akan Port Moresby dan Sydney, Australia, namun dibatalkan. Negosiasi batas utang yang sedang berlangsung di AS membuat Biden kembali lebih cepat.

Dalam sebuah pernyataan hari Sabtu, Papua Nugini mengatakan kesepakatan dengan AS adalah peluang memajukan infrastruktur dan kapasitas pertahanan nasional di tengah meningkatnya masalah keamanan global. “Papua Nugini tidak memiliki musuh tetapi perlu dipersiapkan. Sengketa teritorial (segera), seperti dalam kasus Ukraina-Rusia,” kata pernyataan itu.

“Perjanjian ini bukan tentang geopolitik tetapi lebih mengakui kebutuhan negara untuk membangun kemampuan pertahanannya karena sengketa perbatasan tidak dapat dihindari di masa depan,” kata pernyataan resmi dari Papua Nugini. Meski menggandeng AS, Papua Nugini tetap terbuka untuk bekerja sama dengan negara lain termasuk Cina.

Selain Blinken, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengadakan pertemuan terpisah dengan 14 pemimpin kepulauan Pasifik di ibu kota PNG, Port Moresby. Modi menjanjikan dukungan untuk prioritas kesehatan, pembangunan, dan perubahan iklim di kawasan itu.

Para pemimpin kepulauan Pasifik, yang wilayahnya terbentang seluas 40 juta km persegi (15 juta mil persegi), mengatakan kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh perubahan iklim adalah prioritas keamanan yang paling mendesak.

Blinken memberi tahu Perdana Menteri Papua Nugini James Marape bahwa Washington akan memperdalam kemitraannya secara menyeluruh dengan Papua Nugini. Dia berharap kemitraan bisnis dengan AS akan menghasilkan investasi baru senilai puluhan miliar dolar.

Marape mengatakan kesepakatan itu memperbarui hubungan militer antara Papua Nugini dengan AS. "Tidak ada hubungannya dengan China. Kami memiliki hubungan yang sehat dengan pemerintah China dan mereka adalah mitra dagang yang penting," kata Marape.

Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengatakan Cina tidak keberatan dengan kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara-negara kepulauan Pasifik seperti Papua Nugini. "Yang perlu kita waspadai adalah terlibat dalam permainan geopolitik atas nama kerja sama. Kami juga percaya bahwa tidak boleh ada kerja sama yang menargetkan pihak ketiga mana pun," katanya.

AS dan Papua Nugini mencapai kesepakatan terpisah untuk meningkatkan pengawasan zona ekonomi eksklusif melalui patroli Penjaga Pantai AS, melindungi ekonominya dari penangkapan ikan ilegal. Menurut Blinken, Amerika Serikat akan mengucurkan US$ 45 juta atau setara Rp 670 triliun dalam bentuk dana baru. Kerja sama ini untuk memperkuat bidang ekonomi dan keamanan, termasuk peralatan pelindung untuk pasukan pertahanan Papua Nugini, mitigasi perubahan iklim dan mengatasi kejahatan transnasional dan HIV/AIDS.

CNN | REUTERS

Pilihan Editor: Pemerintah AS Terancam Hanya Sanggup Bayar Kewajibannya sampai Awal Bulan Depan