TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Florida Ron DeSantis, Jumat, 5 Mei 2023, menandatangani RUU menjadi undang-undang yang memberi dewan baru yang ia kendalikan kekuatan untuk membatalkan perjanjian pengembangan yang ditandatangani oleh badan pendahulunya dengan Disney - episode terbaru dalam perseteruan antara gubernur konservatif dan raksasa hiburan itu.

Berdasarkan undang-undang tersebut, yang disahkan oleh legislatif yang dikendalikan oleh Partai Republik, Dewan Distrik Pengawasan Pariwisata Pusat - yang anggotanya ditunjuk oleh DeSantis - dapat membatalkan kesepakatan apa pun yang ditandatangani hingga tiga bulan sebelum pembentukan dewan.

"Jangan salah, alasan legislatif harus bertindak bukan karena apa pun yang kami lakukan," kata DeSantis dalam jumpa pers Jumat. "Undang-undang itu pada dasarnya lahir dari arogansi Disney bahwa mereka akan dapat mensubkontrakkan undang-undang negara bagian Florida yang berlaku sebagaimana mestinya. Itu salah."

Walt Disney Co menolak berkomentar.

Legislatif membentuk dewan pada Februari untuk menggantikan Distrik Peningkatan Reedy Creek yang dikendalikan Disney untuk mengawasi pembangunan di 10.120 hektare di sekitar Walt Disney World, secara efektif merebut kendali dari perusahaan dan menyerahkannya kepada DeSantis.

Disney, pemberi kerja terbesar di Florida tengah, dan gubernur Partai Republik telah berseteru sejak tahun lalu, ketika Disney mengkritik undang-undang negara bagian baru yang melarang pengajaran seksualitas dan identitas gender di ruang kelas dengan anak-anak yang lebih muda.

DeSantis, yang diperkirakan akan mengumumkan pencalonannya sebagai presiden AS dalam beberapa minggu mendatang, telah berulang kali menyerang "woke Disney" dalam sambutan publik, mencirikannya sebagai liberal.

"Kami memiliki ketidaksepakatan mendasar di negara bagian ini, dalam hal apa yang menurut kami pantas untuk anak-anak, dan apa yang dianggap pantas oleh orang-orang di Burbank, California," kata DeSantis. Disney berkantor pusat di Burbank.

Sebelum orang yang ditunjuk DeSantis mengambil alih dewan, perusahaan mendorong perubahan pada perjanjian distrik pajak khusus yang membatasi tindakan badan baru tersebut selama beberapa dekade.

Badan pengawas baru pada April mengatakan rencana Disney untuk kemungkinan perluasan Disney World tidak mematuhi undang-undang negara bagian, dan menyatakan bahwa perjanjian itu batal.

Disney mengajukan gugatan di pengadilan federal pada hari yang sama, menuduh DeSantis secara ilegal menggunakan kekuasaan pemerintah untuk menghukum perusahaan karena menggunakan hak kebebasan berbicara.

Dewan Distrik Pengawasan Pariwisata Florida Tengah menanggapi dengan gugatannya sendiri di pengadilan negara bagian, dengan mengatakan pihaknya berusaha untuk membatalkan "kesepakatan ruang belakang" yang menguntungkan Disney.

Saham Disney naik hampir 16% pada tahun ini, dibandingkan dengan kenaikan 8% dalam indeks S&P 500.

REUTERS

Pilihan Editor: Iran Gantung Warga Swedia-Iran yang Dituduh Memimpin Gerakan Separatis