TEMPO.CO, Jakarta - Pengguna media sosial mengedarkan rekaman yang dikaitkan dengan mantan kepala intelijen Sudan, Salah Gosh. Seperti dilansir Middle East Monitor pada Kamis, rekaman itu menuduh Uni Emirat Arab (UEA) berada di balik konflik di Sudan.

Rekaman itu menyebut UEA diduga mendirikan “pusat komando” di Abu Dhabi dengan tujuan mengganti tentara Sudan dengan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang dipimpin Mohamed Hamdan Dagalo, yang akrab disapa Hemedti.

Dalam rekaman audio yang belum diverifikasi, seorang pria yang diidentifikasi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Sudan, Jenderal Kamal Abdel Marouf, mengatakan, “Perubahan awal di Sudan dimulai dengan konspirasi Masonik dari dalam sistem. Ini didukung negara-negara penggembala unta di Teluk yang mensponsori perubahan, serta negara-negara asing yang mengandalkan beberapa individu pengembara di Eropa yang mengaku sebagai aktivis tetapi sebenarnya adalah para pedagang politik."

Marouf menambahkan, "Setelah mengumumkan program perubahan mereka dan masalah menjadi tidak dapat diatasi bagi mereka, pertempuran beralih ke perencanaan melalui pendukung kebebasan. Namun, ketika mereka tidak dapat mencapai tujuan, mereka pindah ke tahap perubahan dengan kekerasan, menyusun program dan mempromosikannya di media, dan mencoba mengeksploitasi gerakan pemberontak."

"Sampai masalah mencapai perubahan 'gaya Dagalo' (Hemedti)."

Dia menambahkan, Hemedti telah bertemu dengan Presiden UEA Mohammed Bin Zayed dan beberapa pemodal yang menyetujui perlunya perubahan secara paksa. Ini akan melibatkan pemogokan tentara dan mengumumkan pemerintahan yang diakui oleh negara-negara sponsor, bersama dengan beberapa lembaga dan organisasi internasional. Itu akan memberikan pukulan telak bagi arus Islam dan militer di negara itu.

Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab yang baru terpilih Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk berduka atas meninggalnya Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan di Istana Al Mushrif di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 15 Mei 2022. REUTERS/ Christian Hartman

Menyoroti bahwa Hemedti "tidak tahu apa-apa tentang politik atau Sudan", Marouf mengatakan politisi Sudan dan tokoh terkemuka Gerakan Pembebasan Rakyat (SPLM) Yasir Arman ditempatkan "di dekatnya".

"Program itu berbicara tentang kendali total atas bandara, komando umum, istana presiden, radio dan televisi, dan kemudian mengumumkan kendali Pasukan Pendukung Cepat," ungkap Marouf.

“Setelah itu, mengambil alih markas dan mengumumkan pemerintahan, kemudian menjebloskan para pemimpin tentara ke penjara, menduduki komando dan mengeluarkan instruksi kepada pasukan dan unit militer di Sudan untuk tunduk kepada mereka, inilah rencananya,” papar dia.

Dia mengungkapkan, “Pasukan Hemedti percaya bahwa semua pesawat Sudan berada di Bandara Merowe, tetapi mereka terkejut dengan kenyataan bahwa dukungan logistik dan rakyat lemah. Setelah situasi terungkap, tentara mengambil tindakan penuh."

Dia mengatakan ada rencana untuk kejadian semacam itu, dengan pasukan dikirim dari Libya, melalui Khalifa Haftar, tetapi Turki memperingatkan jika ada pasukan yang bergerak dari Sudan ke Libya, mereka akan menjadi sasaran. “Jadi skenario dihentikan.”

Maka dipilihlah skenario ketiga, jelasnya, "Yaitu menenangkan diri, berdialog, dan gencatan senjata, apapun itu, untuk menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan."

Pilihan Editor: Menlu RI Minta DK PBB Rapat Darurat, Desak Gencatan Senjata di Sudan

MIDDLE EAST MONITOR