Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini memilih pendekatan diplomasi diam-diam dalam menangani krisis Myanmar. Tidak adanya keterbukaan soal penanganan isu ini menjadi pertanyaan publik.

Myanmar dilanda kekerasan dan ketidakstabilan politik sejak junta militer menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Beberapa penentang pemerintahan militer mengangkat senjata. Di beberapa tempat, oposisi bergabung dengan pemberontak etnis minoritas.

ASEAN frustrasi sebab Tatmadaw tidak kunjung menunjukkan niatnya mengimplementasikan konsensus, yang juga disepakati pemimpin junta militer. Lima butir konsensus (5PC) itu mencakup dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.

Dalam pernyataan Kamis, ASEAN menegaskan komitmen untuk terus membantu Myanmar dalam mencari solusi yang dapat diterapkan dan bertahan lama untuk krisis yang sedang berlangsung, melalui mempromosikan implementasi penuh dari lima butir konsensus.

Dewi Fortuna Anwar, berpendapat, mengingat kompleksitas krisis internal di Myanmar – dengan banyaknya pihak yang terlibat, memaksa penanganan krisis ini perlu dilakukan diam-diam. ASEAN, menurut Dewi, hanya berperan sebagai fasilitator.

“Jadi kalau upaya penyelesaian komprehensif, ya mau tidak mau harus ada upaya quiet diplomacy yang berjangka panjang,” kata Dewi.

“Tapi sikap ketika ada kekerasan, tidak bisa diam-diam, harus cepat disuarakan dengan terbuka,” ujarnya merujuk serangan ke Sagaing. Dewi menilai ASEAN sendiri telah cukup responsif dalam menanggapi serangan terbaru junta ke wilayah Sagaing.

Menurut Dewi, selain mengecam, ASEAN juga sudah mengisolasi Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi, walau tidak sepenuhnya mengucilkan karena tidak ada mekanisme yang memungkinkannya.

Untuk menghentikan kekerasan, Dewi menyarankan Indonesia sebagai ketua blok, supaya terus berkomunikasi dengan mitra wicara seperti Cina dan India, atau Thailand – anggota ASEAN yang masih punya hubungan baik dengan Junta Myanmar.

Adapun Dewi melihat terdapat tantangan tersendiri bagi ASEAN ataupun Indonesia untuk terlibat dengan kelompok sipil seperti NUG, disebabkan akses untuk masuk Myanmar terhalang oleh izin junta. “Kontrol ada di pemerintahan sekarang terlepas itu legitimate atau enggak,” katanya.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Muncul Laporan Sosok Pembocor Informasi Rahasia Intelijen Amerika Serikat

• Sebelumnya
• 1
• 2