TEMPO.CO, Jakarta - Misi PBB untuk Afghanistan telah meluncurkan tinjauan operasinya dan meminta semua staf Afghanistan untuk tidak masuk kerja setidaknya sampai Mei setelah pemerintahan Taliban melarang staf perempuannya bekerja, demikian pernyataan PBB yang diterbitkan, Selasa, 11 April 2023.

PBB, pekan lalu, mengatakan bahwa Taliban, yang mengambil alih kekuasaan pada 2021, telah menyampaikan bahwa perempuan Afghanistan tidak akan dapat bekerja untuk organisasi global tersebut. Pejabat Taliban belum mengomentari perintah tersebut.

“Melalui larangan ini, otoritas de facto Taliban berusaha memaksa PBB untuk harus membuat pilihan yang mengerikan antara tetap dan memberikan dukungan untuk rakyat Afghanistan dan berdiri dengan norma dan prinsip yang harus kita junjung tinggi,” kata misi PBB (UNAMA) itu.

PBB telah mengatakan bahwa menerapkan perintah tersebut akan membuat organisasi global itu melanggar piagamnya.

Ia telah meminta sekitar 3.000 staf - pria dan perempuan - untuk tinggal di rumah hingga 5 Mei sambil melakukan "konsultasi yang diperlukan", melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk operasinya, dan mempercepat perencanaan darurat.

Pembatasan terhadap pekerja perempuan PBB, yang terjadi setelah larangan terhadap sebagian besar perempuan pekerja LSM pada Desember, telah memicu kecaman keras internasional.

Beberapa pejabat telah menyatakan kekhawatiran donor mungkin menarik kembali dukungan untuk program bantuan kemanusiaan Afghanistan, yang terbesar di dunia, dan bahwa menerapkan beberapa program dan menjangkau perempuan di negara konservatif tanpa pekerja perempuan tidak akan mungkin dilakukan.

Taliban menerapkan serangkaian pembatasan bagi akses perempuan ke pekerjaan, pendidikan dan kehidupan publik. Para pejabat Taliban mengatakan mereka menghormati hak perempuan yang sesuai dengan penafsiran ketat mereka tentang hukum Islam.

REUTERS

Pilihan Editor: Latihan Militer Berakhir, Pesawat Tempur dan Kapal Perang Cina Masih di Sekitar Taiwan