TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat mendukung pembentukan pengadilan khusus atas kejahatan "agresi" terhadap Ukraina, kata seorang utusan tinggi di Departemen Luar Negeri dan seorang juru bicara, menjelaskan untuk pertama kalinya bagaimana Washington akan mendukung dorongan akuntabilitas Ukraina atas invasi Rusia.

"Kami percaya bahwa Pengadilan Khusus ini harus berakar pada sistem peradilan domestik Ukraina, karena ini akan memberikan jalan yang paling jelas untuk membentuk Pengadilan baru dan memaksimalkan peluang kami untuk mencapai akuntabilitas yang berarti," kata seorang juru bicara Departemen Luar Negeri, Selasa, 28 Maret 2023.

Beth Van Schaak, Duta Besar Departemen Luar Negeri AS di Kantor Peradilan Pidana Global juga pada Senin malam mengumumkan dukungan Washington untuk pengadilan semacam itu, mengatakan bahwa model ini telah dipilih setelah analisis beberapa lainnya.

“Model semacam ini—pengadilan nasional yang diinternasionalkan—akan memfasilitasi dukungan internasional lintas wilayah yang lebih luas dan menunjukkan kepemimpinan Ukraina dalam memastikan akuntabilitas atas kejahatan agresi,” katanya dalam pidato di Catholic University of America.

Ukraina, Uni Eropa, dan Belanda secara terbuka mendukung gagasan pengadilan khusus. Rusia, yang menyebut tindakannya di Ukraina sebagai "operasi militer khusus," membantah tuduhan kejahatan perang termasuk sengaja menargetkan warga sipil Ukraina, ribuan di antaranya telah tewas.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan awal bulan ini yang menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi ratusan anak secara ilegal dari Ukraina. Pengadilan itu mengatakan ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Putin memikul tanggung jawab pidana individu.

Van Schaak mengatakan pengadilan mungkin juga berlokasi di tempat lain di Eropa, setidaknya pada awalnya, "untuk memperkuat orientasi Eropa yang diinginkan Ukraina."

REUTERS

Pilihan Editor: Dua Wanita Tewas dalam Serangan Pisau di Lisbon, Pelaku Diduga Pengungsi Afghanistan