TEMPO.CO, Jakarta - Warga Lebanon terbangun dalam dua zona waktu, Minggu, 26 Maret 2023, di tengah-tengah ketegangan antara otoritas politik dan agama atas keputusan untuk memperpanjang waktu musim dingin selama sebulan.

Penjabat Perdana Menteri Najib Mikati mengeluarkan keputusan, Kamis, 23 Maret 2023, untuk memajukan waktu satu jam pada 20 April, alih-alih memasuki daylight saving time (DST) di akhir pekan terakhir Maret seperti yang biasanya terjadi di Lebanon, Eropa, dan wilayah lain.

Meskipun tidak ada alasan yang diberikan untuk keputusan tersebut, hal itu dilihat sebagai upaya memberi kemenangan di kalangan umat Islam dengan mengizinkan mereka berbuka puasa satu jam lebih awal, sekitar pukul 6 sore dan bukan jam 7 malam di bulan Ramadan.

Tetapi gereja Maronite yang berpengaruh di Lebanon, Sabtu, mengumumkan mereka tidak akan mematuhi keputusan tersebut, dan menyebutnya “mengejutkan” dan mengatakan tidak pernah ada konsultasi dengan pelaku-pelaku lain atau pertimbangan standar-standar internasional.

Mereka mengatakan akan memajukan jam pada Sabtu malam. Organisasi, partai, dan sekolah Kristen lainnya mengumumkan rencana serupa.

Sementara itu, lembaga-lembaga Muslim dan pihak-pihak tampaknya tetap pada waktu musim dingin, yang memperparah perpecahan di sebuah negara yang menyaksikan perang saudara 1975-90 antara faksi-faksi Kristen dan Muslim dan di mana kursi-kursi parlemen dialokasikan oleh sekte religius.

Bisnis-bisnis dan organisasi-organisasi media, termasuk dua saluran berita utama Lebanon, LBCI dan MTV, mengumumkan mereka juga akan memasuki daylight savings time pada Sabtu malam ketika seruan untuk pembangkangan kian memanas.

LBCI mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka tidak akan mematuhi keputusan Mikati karena ini akan membahayakan pekerjaannya, dengan menambahkan: "Lebanon bukan sebuah pulau".

Yang lain berusaha untuk beradaptasi.

Maskapai penerbangan nasional Lebanon Middle East Airlines mengatakan jam-jam mereka dan perangkat lain akan tetap berada di waktu musim dingin, sesuai dengan keputusan Mikati, tetapi waktu penerbangan tetap mengikuti jadwal internasional.

Duopoli telekomunikasi yang dikelola negara mengirim pesan kepada pelanggan yang menyarankan mereka untuk mengatur waktu pada perangkat mereka secara manual pada Minggu, seandainya jam secara otomatis maju.

Banyak yang mengatakan ketidakpastian dan potensi kekacauan adalah simbol dari berdekade-dekade pemerintahan yang gagal oleh para pemimpin yang membawa Lebanon ke dalam krisis keuangan 2019 yang menurut Bank Dunia "diatur" oleh para elite.

<!--more-->Jam Muslim atau Kristen?

Mikati, seorang Muslim Sunni, mengumumkan keputusan ini setelah sebuah pertemuan dengan ketua parlemen Nabih Berri, seorang Syiah, yang berulang-ulang mendesak perubahan tersebut, menurut sebuah video rapat yang diterbitkan oleh media Lebanon Megaphone.

“Alih-alih jam 7, mari tetap pada jam 6 dari sekarang hingga akhir Ramadan,” kata Berri, menurut potongan rekaman itu.

Mikati tampak menjawab bahwa perubahan itu tidak mungkin karena akan menyebabkan “masalah” termasuk jadwal penerbangan.

“Kita tidak dapat melakukannya. Kita tidak dapat melakukannya lagi, ini sulit,” katanya.

Tetapi, pada hari itu juga, Mikati menerbitkan keputusan untuk tetap di waktu musim dingin. Seorang juru bicara kantor perdana menteri mengatakan tidak memiliki komentar langsung tentang alasan keputusan atau reaksi yang diakibatkan.

Pada sebuah kafe di Beirut, Sabtu malam, seorang wartawan Reuters mendengar seorang bertanya:

“Apakah Anda mengikuti jam Kristen atau Muslim besok?"

Anggota parlemen independen Waddah Sadek mengatakan di Twitter keputusan diambil tanpa "mempertimbangkan konsekuensi atau kebingungan yang ditimbulkannya".

Beberapa pengguna Twitter membagikan rekaman lama seorang komposer dan musisi Lebanon terkenal Ziad Rahbani berbicara tentang daylight savings.

"Tiap tahun, Anda memajukan waktu satu jam dan Anda membuat kami mundur 10 tahun,” katanya, mengacu pada politisi-politisi Lebanon. “Anda harus memberi perhatian pada tahun-tahun juga, bukan hanya pada jam.”

REUTERS

Pilihan Editor: Israel Makin Pecah, Menhan Lawan Netanyahu soal RUU Peradilan