TEMPO.CO, Jakarta -Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintahan di seluruh dunia supaya mengelola air – sebagai salah satu sumber daya bersama umat manusia, dengan lebih baik.

“Kami menguras darah kehidupan manusia (air) melalui konsumsi berlebihan dan penggunaan yang tidak berkelanjutan, dan menguapkannya melalui pemanasan global,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam konferensi pertamanya tentang keamanan air dalam hampir setengah abad pada Rabu, 22 Maret 2023.

Menurut PBB, seperempat populasi dunia bergantung pada air minum yang tidak aman sementara setengahnya kekurangan sanitasi dasar. Sedangkan, hampir tiga perempat bencana baru-baru ini terkait dengan air.

Memastikan akses ke air minum bersih dan sanitasi adalah bagian dari daftar 17 hal yang harus dilakukan PBB untuk pembangunan berkelanjutan, selain tugas mengakhiri kelaparan dan kemiskinan, mencapai kesetaraan gender, dan mengambil tindakan terhadap perubahan iklim.

Konferensi tiga hari yang dimulai pada Rabu di New York tidak dimaksudkan untuk menghasilkan kesepakatan yang mengikat seperti yang muncul dari pertemuan iklim di Paris pada 2015. Pertemuan itu juga tidak diharapkan membuahkan kerangka kerja seperti yang ditetapkan untuk perlindungan alam di Montreal pada 2022.

Sebaliknya, tujuannya adalah untuk "Agenda Aksi Air" yang berisi komitmen sukarela dan menciptakan "momentum politik". Amerika Serikat mengatakan akan menginvestasikan US$49 miliar atau sekitar Rp739 triliun untuk air dan sanitasi di negaranya serta di seluruh dunia.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan uang ini akan membantu menciptakan lapangan kerja, mencegah konflik, menjaga kesehatan masyarakat.

Bantuan ini juga diharapkan mengurangi risiko kelaparan, dan memungkinkan menanggapi perubahan iklim dan bencana alam.

Namun, dia tidak memberikan batas waktu untuk investasi atau perincian tentang berapa banyak uang yang akan dibelanjakan.

Ratusan rencana aksi dikirim ke PBB sebelum konferensi dimulai. Tetapi, kelompok penelitian Institut Sumber Daya Dunia (WRI) mengatakan bahwa sejauh ini, beberapa komitmen yang menawarkan inspirasi, lebih banyak di antaranya meleset.

Alasannya karena berbagai kekurangan dana atau target kinerja, atau lalai menangani perubahan iklim.

WRI memilih dua proyek. Satu menghabiskan US$21,2 juta atau sekitar Rp316 miliar hingga 2029 untuk pertanian "cerdas iklim" dan restorasi lahan basah di cekungan Sungai Niger yang menjadi gurun.

Satu lagi dari 1.729 perusahaan yang menghitung bahwa mereka dapat melakukan investasi terkait air senilai US$436 miliar atau sekitar Rp6,5 kuadriliun.

Ilmuwan, ekonom, dan pakar kebijakan yang dikelompokkan bersama oleh pemerintah Belanda dalam Komisi Global untuk Ekonomi Air merekomendasikan penghapusan subsidi pertanian dan air sekitar US$700 miliar atau sekitar Rp10,5 kuadriliun.

Mereka juga menyerukan untuk memfasilitasi kemitraan antara lembaga keuangan pembangunan dan investor swasta demi memperbaiki sistem air.

Pilihan Editor: PBB Peringatkan Ancaman Krisis Air Global Akibat Perubahan Iklim

REUTERS