RI Kecam Menteri Israel yang Tak Anggap Bangsa Palestina Ada
Reporter
Daniel A. Fajri
Editor
Dewi Rina Cahyani
Rabu, 22 Maret 2023 13:15 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia mengecam Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang mengatakan tak menganggap ada bangsa dan sejarah Palestina. Kementerian Luar Negeri RI juga menyebut Israel tidak menghormati eksistensi kedaulatan wilayah Yordania.
“Indonesia terus konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina dan menghormati kedaulatan wilayah Yordania,” tulis Kemlu RI dalam sebuah pernyataan pada Rabu, 22 Maret 2023.
Saat berbicara dalam sebuah konferensi di Prancis, seperti tergambar dalam cuplikan video yang menyebar pada Minggu, 19 Maret 2023, Smotrich mengatakan tidak ada sejarah atau budaya Palestina. "Tidak ada (juga) yang namanya orang Palestina,” katanya.
Dia juga memancing murka Yordania karena berbicara di podium yang ditutupi dengan variasi bendera Israel yang menunjukkan negara Israel dengan batas-batas yang diperluas yang mencakup Tepi Barat, Yerusalem Timur, Gaza, dan Yordania.
Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengutuk pernyataan Smotrich, dengan mengatakan pernyataan-pernyataan itu hasutan untuk kekerasan. Kementerian Luar Negeri Palestina menyampaikan sikap yang sama.
Yordania yang membuat perdamaian dengan Israel pada 1994, menyuarakan kemarahannya atas bendera penempatan bendera di panggung itu. Mereka telah memanggil duta besar untuk mengajukan protes.
Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan pihaknya berkomitmen pada perjanjian damai 1994 dengan Yordania. “Tidak ada perubahan dalam posisi Negara Israel, yang mengakui integritas teritorial Kerajaan Hashemite,” katanya melalui Twitter.
Seorang juru bicara Smotrich mengatakan bendera tersebut didekorasi oleh penyelenggara konferensi dan menteri tersebut adalah tamu.
Menanggapi ini, Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq menggambarkan pernyataan Smotrich tak menolong sama sekali. "Tentu saja, dengan sangat jelas dan sangat nyata ada yang namanya rakyat Palestina. Hak-hak asasi mereka ditegakkan oleh PBB,” katanya kepada wartawan di New York.
Penolakan Partisipasi Timnas Israel di Piala Dunia U-20 Indonesia
Partisipasi Tim Nasional Israel di Piala Dunia FIFA U-20 edisi 2023 yang akan dilaksanakan di Indonesia pada 20 Mei sampai 11 Juni, mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat Indonesia. Timnas U-20 Israel berhak tampil setelah menjadi finalis Piala Eropa U-19 pada 2022.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sejumlah ormas berhaluan Islam menolak kehadiran Timnas Israel U-20 di tanah air. Teranyar, massa gabungan FPI, Alumni 212, dan GNPF menggelar ‘Aksi 203’ di Jakarta untuk menolak perwakilan dari Tel Aviv bertanding di Indonesia.
Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Muhadjir Effendy mengindikasikan pemerintah akan tetap memfasilitasi keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20. "Kami sudah berkomitmen menjadi penyelenggara dan kita juga sepakat acara ini sangat strategis untuk mengangkat harkat dan martabat Indonesia," katanya dalam rapat kerja pada Senin, 20 Maret 2023, bersama Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sebelumnya Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah menjamin keikutsertaan timnas Israel dalam gelaran Piala Dunia U-20 di tanah air tidak akan mengubah dukungan Indonesia untuk Palestina. “Posisi pemerintah Indonesia terkait isu Palestina tidak pernah berubah dan sangat konsisten, Indonesia termasuk sedikit negara yang terus mendukung perjuangan Palestina,” katanya.
Faizasyah memberi contoh, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kerap menyuarakan dukungan Indonesia kepada Palestina dalam berbagai forum internasional, termasuk di Dewan Keamanan PBB, Dewan HAM PBB, serta dalam pertemuan para menlu G20 di India.
Menurut Faizasyah, dukungan itu diakui saat kunjungan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh ke Jakarta pada 24 Oktober 2022. Dia menambahkan, Indonesia selalu mendorong upaya penyelesaian konflik dengan solusi dua negara dan memberi bantuan kemanusiaan.
Pilihan Editor: Setelah Sukses dengan Saudi-Iran, China Ingin Damaikan Rusia-Ukraina