Inggris Kirim Amunisi Berisi Uranium ke Ukraina, Putin: Rusia Harus Menanggapi

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Yudono Yanuar

Rabu, 22 Maret 2023 11:30 WIB

Tank Challenger 2 Angkatan Darat Inggris tiba di Paldiski, Estonia, 22 Maret 2017. Inggris mengirim 800 pasukan tempur, tank berat, tank ringan, kendaraan artileri, dan persenjataan lain ke estonia untuk bergabung dengan negara NATO lain. Sean Gallup/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Rusia Vladimir Putin mengutuk rencana Inggris untuk mengirim amunisi tank yang mengandung uranium (depleted uranium) ke Ukraina. Moskow, menurut Putin, dipaksa untuk menanggapinya.

"Jika semua ini terjadi, Rusia harus menanggapinya, mengingat Barat secara kolektif sudah mulai menggunakan senjata dengan komponen nuklir," kata Putin dalam sambutannya setelah pertemuan puncak dengan Presiden China Xi Jinping pada Selasa, 21 Maret 2023. Dia tidak merinci lebih lanjut.

Berbicara di London pada Senin, 20 Maret 2023, Menteri Negara Pertahanan Annabel Goldie mengatakan beberapa amunisi untuk tank tempur Challenger 2 yang dikirim Inggris ke Ukraina termasuk peluru penembus lapis baja yang mengandung uranium terdeplesi.

Menurut Badan Energi Atom Internasional (IAEA) uranium terdeplesi adalah produk sampingan dari proses pengayaan yang dapat menghasilkan bahan bakar untuk jenis reaktor nuklir dan senjata nuklir tertentu. Uranium harus "diperkaya" dalam isotop U-235, yang bertanggung jawab untuk fisi nuklir.

Peluru nuklir mengandung 0,72 U-235, sedangkan uranium terdeplesi mengandung 0,3% U-235.

Advertising
Advertising

Politisi Rusia telah membuat serangkaian komentar agresif sejak invasi ke Ukraina tahun lalu. Mereka menyarankan Moskow - jika perlu - bersiap untuk mengerahkan persenjataan nuklirnya yang luas.

Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan, keputusan Inggris menyisakan semakin sedikit langkah, sebelum potensi "benturan nuklir" antara Moskow dan Barat.

"Langkah lain telah diambil, dan semakin sedikit yang tersisa," katanya kepada wartawan dalam sambutannya yang dikutip oleh lembaga domestik.

Uranium terdeplesi digunakan dalam senjata karena dapat menembus tank dan baju besi lebih mudah karena kepadatannya dan sifat fisik lainnya.

Peluru ini berisiko kesehatan tertentu di sekitar lokasi benturan, di mana debu dapat masuk ke paru-paru dan organ vital manusia.

“Tentu saja, Rusia memiliki sesuatu untuk menjawab ini,” kata Shoigu kepada wartawan ketika ditanya tentang amunisi tersebut.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyebut rencana itu sebagai "skenario Yugoslavia", dengan mengatakan bahwa amunisi tersebut menyebabkan kanker dan menginfeksi lingkungan.

REUTERS

Pilihan editor Arab Saudi Umumkan 23 Maret 2023 Sebagai Hari Pertama Puasa Ramadan

Berita terkait

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

4 jam lalu

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Gedung Putih Minta Rusia Dijatuhi Sanksi Lagi karena Kirim Minyak ke Korea Utara

13 jam lalu

Gedung Putih Minta Rusia Dijatuhi Sanksi Lagi karena Kirim Minyak ke Korea Utara

Gedung Putih menyarankan agar Rusia dijatuhi lagi sanksi karena diduga telah secara diam-diam mengirim minyak olahan ke Korea Utara

Baca Selengkapnya

10 Negara Terdingin di Dunia, Ada yang Minus 50 Derajat Celcius

1 hari lalu

10 Negara Terdingin di Dunia, Ada yang Minus 50 Derajat Celcius

Berikut ini deretan negara terdingin di dunia, mayoritas berada di bagian utara bumi, seperti Kanada dan Rusia.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

1 hari lalu

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan kerja di London, bertemu dengan Menteri Perdagangan Inggris The Rt. Hon. Greg Hands MP

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Bahas Produk Susu dengan Menteri Perdagangan Inggris: RI akan Lakukan Deregulasi

2 hari lalu

Menko Airlangga Bahas Produk Susu dengan Menteri Perdagangan Inggris: RI akan Lakukan Deregulasi

Menko Airlangga menegaskan Indonesia tengah melakukan deregulasi yang menekankan mekanisme lebih mudah untuk pendaftaran produk susu dan turunannya.

Baca Selengkapnya

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

2 hari lalu

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.

Baca Selengkapnya

Untuk Pertama Kali, AstraZeneca Akui Vaksin Covidnya Punya Efek Samping Langka

2 hari lalu

Untuk Pertama Kali, AstraZeneca Akui Vaksin Covidnya Punya Efek Samping Langka

Perusahaan farmasi AstraZeneca digugat dalam gugatan class action atas klaim bahwa vaksin Covid-19 produksinya menyebabkan kematian dan cedera serius

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

2 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Kementerian Dalam Negeri Rusia Izinkan Foto di Pasport Pakai Jilbab

3 hari lalu

Kementerian Dalam Negeri Rusia Izinkan Foto di Pasport Pakai Jilbab

Rusia melonggarkan aturan permohonan WNA menjadi warga Rusia dengan membolehkan pemohon perempuan menggunakan jilbab atau kerudung di foto paspor

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

3 hari lalu

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya