TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Luar Negeri RI mengindikasikan belum ada upaya diplomatik dari jenderal militer yang akan dikirim Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Myanmar untuk membantu menyelesaikan krisis di negara itu.

“Pada saat ini tidak ada upaya diplomasi yang dilakukan oleh jenderal, pada waktunya semua informasi akan disampaikan,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu Sidharto Suryodipuro saat pengarahan media di Jakarta pada Jumat, 10 Maret 2023.

Myanmar dilanda kekerasan dan ketidakstabilan politik sejak junta militer menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. ASEAN frustrasi sebab Tatmadaw tidak kunjung menunjukkan niatnya mengimplementasikan konsensus.

Konsensus itu mencakup dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.

Jokowi saat wawancara dengan Reuters pada bulan lalu mengatakan bahwa dia berencana untuk mengirim seorang jenderal militer untuk bertemu dengan para pemimpin junta Myanmar. Indonesia ingin melibatkan mereka dalam pembicaraan tentang transisi demokrasi.

Sidharto, dalam pengarahan media, sekali lagi enggan memberikan penjelasan soal pendekatan Indonesia dalam menyelesaikan krisis Myanmar. Jakarta akan menggunakan diplomasi diam-diam.

“Karena hanya melalui cara itulah akan diperoleh gambaran mengenai adanya ruang negosiasi. Kalau disampaikan secara publik, ruang diplomasi menjadi sangat sempit,” ujar Sidharto.

Dengan cara diam-diam itu, Indonesia kembali mengirimkan pesan tentang pentingnya penghentian kekerasan, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan perlunya dialog politik yang inklusif yang melibatkan semua pihak di Myanmar, imbuh Sidharto.

Langkah Indonesia itu mendapat sorotan dari sejumlah kelompok sipil hingga think-tank. Banyak pihak yang menyarankan Jakarta segera menutup ruang komunikasi dengan junta karena kelompok itu melanggengkan kekerasan – dan segera mengakui National Unity Government di Myanmar, pemerintahan sipil yang didirikan paska-kudeta.

Pilihan Editor: Kirim Jenderal ke Myanmar, Jokowi: Untuk Bicara dengan Junta

DANIEL A. FAJRI