TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Peru Dina Boluarte mengumumkan menarik duta besar negara itu dari Meksiko, sebagai tanggapan atas komentar dari Presiden Meksiko yang mencap pemerintahannya sebagai tidak konstitusional.

Boluarte mengatakan pernyataan yang dibuat sebelumnya pada Jumat oleh Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador tentang pemerintahannya bertentangan dengan hak internasional untuk tidak campur tangan.

Mengumumkan penarikan duta besar dalam pidato yang disiarkan televisi, Boularte mengatakan "hubungan diplomatik antara Peru dan Meksiko secara resmi diturunkan ke tingkat kuasa usaha".

Dia menambahkan bahwa Lopez Obrador telah "memutuskan untuk mendukung kudeta yang dilakukan oleh mantan presiden Pedro Castillo pada 7 Desember 2022".

"Saya sangat menolak pernyataan yang dibuat hari ini oleh presiden Meksiko tentang urusan dalam negeri Peru dan pertanyaannya yang berulang kali tidak dapat diterima tentang asal usul konstitusional dan demokratis pemerintahan saya," katanya.

Sebelumnya Lopez Obrador mengatakan dalam konferensi pers bahwa "Meksiko akan terus mendukung [Pedro Castillo] yang dicopot secara tidak adil dan ilegal dari jabatannya".

Lopez Obrador, yang telah menjadi salah satu pendukung paling kuat Castillo bersama para pemimpin sayap kiri di Bolivia, Argentina, dan Kolombia, juga menyebut Boluarte sebagai "presiden palsu".

Castillo dimakzulkan dan ditangkap pada 7 Desember tahun lalu setelah berusaha membubarkan Kongres. Dia digantikan oleh wakil presiden Boularte pada hari yang sama.

Peru telah mengusir duta besar Meksiko untuk negara itu pada akhir Desember, setelah Meksiko memberikan suaka politik kepada istri Castillo, Lilia Paredes, dan kedua putra mereka.

Pencopotan Castillo menyebabkan protes berminggu-minggu yang telah menewaskan sedikitnya 60 orang, menurut kantor ombudsman Peru.

Pemerintah Boularte telah dikritik karena menindak keras demonstrasi yang dipimpin oleh pendukung Castillo, yang telah mempertahankan basis yang kuat di antara pemilih pedesaan yang miskin dan kelompok Pribumi yang dicabut haknya.

Amnesty International mengatakan 48 kematian selama kerusuhan adalah akibat dari "penindasan negara". Boularte awalnya mengatakan dia akan tetap menjabat sampai masa jabatan Castillo berakhir pada 2026, tetapi pemungutan suara kemudian dipindahkan hingga April 2024.

Dia sejak itu mendukung pemindahan pemungutan suara ke Desember 2023. Namun, upaya untuk melakukannya telah berulang kali gagal di Kongres negara yang terpecah belah.

Pilihan Editor: Peru Usir Dubes Meksiko Gara-gara Beri Suaka Istri Presiden Terguling

REUTERS| ALJAZEERA