TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan pemberian insentif untuk kendaraan listrik atau EV, yang disebut-sebut akan diumumkan 1 Maret 2023. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan insentif akan diterapkan mulai 2023, yakni Rp 80 juta untuk pembelian mobil listrik, Rp 8 juta sepeda motor listrik, Rp 40 juta mobil hybrid, dan Rp 5 juta sepeda motor listrik konversi.

Indonesia sedikit ketinggalan dibandingkan negara ASEAN lain, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang lebih dulu memberikan insentif pada kendaraan listrik.

Di Malaysia, konsumen akan mendapat manfaat dari perpanjangan pengabaian bea masuk komponen kendaraan listrik hingga 31 Desember 2027, pembebasan bea cukai dan pajak penjualan untuk unit yang benar-benar rusak pada periode sama, dan pembebasan bea masuk dan cukai sepenuhnya untuk kendaraan built-up hingga 31 Desember 2025.

Presiden Asosiasi Kendaraan Listrik Malaysia, Dennis Chuah, berharap pembiayaan akan tersedia bagi perusahaan EV karena skema pembiayaan teknologi hijau, yang menawarkan pinjaman yang dijamin oleh pemerintah, akhirnya diperluas ke sektor EV.

Pemerintah Malaysia akan menjamin hanya sampai 60% dari pinjaman di bawah skema. Pemerintah juga telah menawarkan pengecualian pendapatan wajib bagi produsen peralatan pengisian daya EV untuk penilaian tahun 2023 hingga 2032.

Insentif lainnya adalah pengurangan pajak hingga 300.000 ringgir (sekitar Rp1 miliar) bagi perusahaan yang memiliki kendaraan listrik di armadanya.

Dalam wawancara dengan Free Malaysia Today, Sabtu, 25 Februari 2023, Chuah mengatakan ini akan mendorong perusahaan menggunakan EV untuk armada mereka karena sekarang biayanya lebih murah.

Namun, kata dia, pemerintah belum memasukkan beberapa insentif lain yang dicari industri. Selain, infrastruktur pengisian listrik di tempat umum juga masih minim.

Di Singapura, insentif yang disebut EV Early Adoption Incentive (EEAI) diberlakukan dari 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2023. Dalam skema ini, pemilik yang mendaftarkan mobil listrik akan menerima potongan harga sebesar 45 persen dari Biaya Pendaftaran Tambahan (ARF), maksimal 20.000 dolar Singapura atau Rp226 juta.

Ini akan mempersempit kesenjangan harga mobil listrik dan mesin pembakaran interna, demikian dikutip dari laman Kementerian Transportasi Singapura.

Skema Emisi Kendaraan yang Ditingkatkan (VES), yang berlaku dari 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2025 berisi potongan untuk kategori kendaraan tertentu akan dinaikkan sebesar $5.000 (Rp56 juta) untuk mobil, dan $7.500 (Rp84 juta) untuk taksi.

Pengurangan batas bawah Biaya Pendaftaran Tambahan (ARF) dari 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2023 diturunkan dari $5.000 menjadi $0 untuk mobil dan taksi yang sepenuhnya listrik, sehingga pembeli mobil listrik pasar massal dapat menikmati kombinasi EEAI dan VES potongan harga hingga $ 45.000.

Pemerintah Thailand, yang bertekat menambah kendaraan listrik (EV) sampai 30% dari produksi kendaraan domestik pada 2030 dan menjadikan Thailand sebagai pusat produksi EV di kawasan ASEAN, memberikan sejumlah insentif, demikian dikutip dari Marklines.

Pemerintah Thailand memulai program subsidi untuk kendaraan listrik mulai September 2022 sebesar 70.000-150.000 baht atau Rp30 juta - Rp65 juta per unit. Pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk EV termasuk pengurangan cukai, pajak jalan, dan pajak impor.

Volume penjualan EV di Thailand pada Januari-Oktober 2022 meningkat dari 1.721 unit pada periode yang sama 2021 menjadi 7.552 unit. Pada tahun 2022, merek China seperti Great Wall Motor dan BYD meluncurkan model EV baru, sementara DFSK dan NETA Auto memperkenalkan model EV dengan harga murah sekitar THB 330.000-550.000 (Rp144 juta - Rp244 juta). Mercedes-Benz, BMW, dan Volvo Car merilis model EV premium, dan Toyota juga meluncurkan model khusus EV pertama bZ4X.

Pilihan editor Menimbang antara Subsidi Motor Listrik dan Mobil Listrik