Dokumen: Junta Militer Myanmar Izinkan Warga Sipil yang Loyal Membawa Senjata

Reporter

Editor

Ida Rosdalina

Minggu, 12 Februari 2023 19:59 WIB

Sithu Maung, anggota parlemen terpilih dalam pemilihan 2020, melakukan latihan menembak di kamp pelatihan di daerah yang dikuasai pemberontak etnis Karen, Negara Bagian Karen, Myanmar, 12 September 2021. Di sebuah kamp hutan rahasia, warga sipil berlatih dengan gerilyawan etnis bersenjata untuk melawan pengambilalihan militer negara itu. REUTERS/Stringer

TEMPO.CO, Jakarta - Myanmar yang dikuasai junta militer akan memperkenankan para warga sipil “yang loyal terhadap negara” untuk mengajukan izin membawa senjata api, menurut laporan media dan dokumen pemerintah yang belum diverifikasi.

Dokumen yang bocor, konon berasal dari kementerian dalam negeri, diulas oleh Reuters dan media lainnya. Myanmar menetapkan kriteria bagi mereka yang mencari lisensi senjata.

Para pakar khawatir bahwa mengizinkan warga sipil membawa senjata akan memberikan kelompok-kelompok pro-junta kekuasaan dan hanya akan meningkatkan kekerasan dan bentrokan hampir setiap hari antara militer dan pasukan perlawanan bersenjata yang telah berkecamuk di seluruh negeri.

Persyaratan yang tercantum dalam dokumen tersebut termasuk ambang batas usia 18 tahun dan kebutuhan senjata yang dapat dibuktikan untuk tujuan keamanan, selain persyaratan loyalitas.

Reuters tidak dapat memverifikasi dokumen 15-halaman, dan tidak jelas kapan undang-undang seperti itu berlaku. Panggilan telepon kepada juru bicara militer untuk meminta komentar tidak dijawab.

Advertising
Advertising

Dokumen tersebut menetapkan anggota badan kontra-pemberontakan, milisi yang dibentuk secara resmi, dan mereka yang pensiun dari militer untuk membawa pistol, senapan, dan senapan mesin ringan selama mereka memiliki izin tersebut. Pemerintah militer juga memiliki hak untuk mengimpor dan menjual senjata api dan amunisi yang diberi izin oleh kementerian pertahanan.

Para jenderal tertinggi negara Asia Tenggara itu memimpin pemberontakan pada Februari 2021 setelah lima tahun pembagian kekuasaan yang penuh ketegangan di bawah sistem politik semi-sipil yang diciptakan oleh militer.

Kelompok pemantau konflik yang berbasis di AS, Acled, mengatakan sekitar 19.000 orang tewas tahun lalu ketika tindakan keras militer terhadap protes menyebabkan banyak orang mengangkat senjata melawan junta.

Sekitar 1,2 juta orang telah mengungsi dalam konflik itu dan lebih dari 70.000 telah meninggalkan negara itu, menurut PBB, yang menuduh militer melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

REUTERS

Pilihan Berita: 10 Gempa Terdahsyat dari M 8,6 hingga 9,5, Dua di Antaranya di Indonesia

Berita terkait

Jaksa ICC Wawancarai Staf Dua Rumah Sakit Gaza soal Kejahatan Perang Israel

7 jam lalu

Jaksa ICC Wawancarai Staf Dua Rumah Sakit Gaza soal Kejahatan Perang Israel

Jaksa dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dilaporkan telah mewawancarai staf dari dua rumah sakit terbesar di Gaza

Baca Selengkapnya

Isu Surat Penahanan ICC Bikin Israel Cemas, Berikut Fakta-fakta tentang Mahkamah Tersebut

9 jam lalu

Isu Surat Penahanan ICC Bikin Israel Cemas, Berikut Fakta-fakta tentang Mahkamah Tersebut

ICC didirikan untuk mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan kejahatan agresi.

Baca Selengkapnya

Pejabat Arab dan Muslim Serukan 'Sanksi Efektif' terhadap Israel

11 jam lalu

Pejabat Arab dan Muslim Serukan 'Sanksi Efektif' terhadap Israel

Pejabat Arab dan Muslim di Riyadh mendesak masyarakat internasional untuk menjatuhkan "sanksi efektif" terhadap Israel atas kejahatan perangnya.

Baca Selengkapnya

AS Dilaporkan Turun Tangan Cegah ICC Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

1 hari lalu

AS Dilaporkan Turun Tangan Cegah ICC Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

Amerika Serikat berupaya mencegah dikeluarkannya surat perintah penangkapan ICC terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu atas serangan di Gaza

Baca Selengkapnya

Parlemen Arab Desak Investigasi Internasional Kuburan Massal di Gaza

1 hari lalu

Parlemen Arab Desak Investigasi Internasional Kuburan Massal di Gaza

Parlemen Arab menyerukan investigasi internasional independen menyusul penemuan kuburan massal di Rumah Sakit Al-Shifa dan Rumah Sakit Nasser di Gaza

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: ICC akan Proses Langkah Hukum Lebanon Melawan Israel

1 hari lalu

Top 3 Dunia: ICC akan Proses Langkah Hukum Lebanon Melawan Israel

Top 3 Dunia pada 28 April 2024, ICC akan memproses langkah hukum yang disorongkan Lebanon melawan Israel atas tuduhan kejahatan perang.

Baca Selengkapnya

Lebanon akan Menerima Yurisdiksi ICC atas Kejahatan Perang Israel di Wilayahnya

2 hari lalu

Lebanon akan Menerima Yurisdiksi ICC atas Kejahatan Perang Israel di Wilayahnya

Lebanon akan menerima yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk mengadili kejahatan perang Israel di wilayahnya sejak Oktober lalu.

Baca Selengkapnya

Klaim Keputusan ICC Tak Akan Pengaruhi Israel, Netanyahu: Tapi Preseden Berbahaya

3 hari lalu

Klaim Keputusan ICC Tak Akan Pengaruhi Israel, Netanyahu: Tapi Preseden Berbahaya

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan keputusan apa pun yang dikeluarkan oleh ICC tidak akan pengaruhi Israel

Baca Selengkapnya

Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

4 hari lalu

Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

KKP meringkus satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia saat kedapatan menangkap ikan di Selat Malaka.

Baca Selengkapnya

Temuan Kuburan Massal, Bisakah Menjadi Bukti Kejahatan Perang Israel?

4 hari lalu

Temuan Kuburan Massal, Bisakah Menjadi Bukti Kejahatan Perang Israel?

Penemuan kuburan massal di dua rumah sakit di Gaza telah memicu seruan kepala HAM PBB dan pihak lainnya untuk penyelidikan internasional.

Baca Selengkapnya