TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) untuk urusan HAM dan Luar Negeri Siti Ruhaini Dzuhayatin menyebut rencana pengiriman jenderal ke Myanmar, seperti disebutkan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi, masih dalam koordinasi. Sosok utusan itu masih teka-teki.

Simak: Top 3 Dunia: Jokowi Kirim Jenderal ke Myanmar, Iron Dome untuk Ukraina

Jokowi saat wawancara dengan Reuters pada Rabu, 1 Februari 2023, mengatakan, Indonesia berencana mengirim seorang jenderal tinggi ke Myanmar untuk berbicara dengan para pemimpin junta. Tujuannya supaya dapat menunjukkan kepada penguasa militer Myanmar bagaimana Indonesia berhasil melakukan transisi menuju demokrasi.

"Ini soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di sini di Indonesia situasinya sama. Pengalaman ini bisa ditelaah, bagaimana Indonesia memulai demokrasinya," kata Jokowi di kantornya di Jakarta.

Siti, saat dihubungi Tempo pada Kamis, 2 Februari 2023, menyatakan KSP memandang keketuaan Indonesia mampu mengakselerasi implementasi konsensus yang disepakati oleh pemimpin ASEAN soal Myanmar. "Penunjukkan jenderal dimaksud merupakan bagian dari mandat keketuaan Indonesia dalam implementasi konsensus tersebut," katanya.

Konsensus dibuat oleh para pemimpin negara-negara anggota blok Asia tenggara pada April 2021, dengan lima poin yakni dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.

Kelompok sipil di Myanmar dan para analis menilai pendekatan itu gagal sebab Tatmadaw masih melanggengkan kekerasan. Pengamat menilai isu Myanmar menjadi salah satu tantangan bagi presidensi Indonesia di ASEAN tahun ini.

Siti menyebut KSP tidak terlibat secara teknis dalam rencana pengiriman jenderal ini yang masih dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Namun demikian, Siti mengatakan agenda ini sangat penting bagi Indonesia yang memiliki reputasi dalam penyelesaian masalah di kawasan. Sekaligus juga menjaga legitimasi dan kredibilitas keberadaan ASEAN dalam menangani isu-isu internal blok itu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah tidak menjawab saat ditanya siapa dan bagaimana proses rencana pengiriman jenderal itu ke Myanmar. "Akan disampaikan oleh Istana," katanya kepada Tempo, Jumat, 3 Februari 2023.

Menteri Luar Negeri dari negara-negara Asia tenggara akan bertemu dalam dialog dua hari di Jakarta mulai Jumat, 3 Februari 2023. Isu Myanmar akan menjadi salah satu pembahasan dalam rangkaian pertemuan The ASEAN Foreign Ministers' (AMM) Retreat yang pertama di bawah keketuaan Indonesia.

Myanmar dilanda krisis kemanusiaan akibat kemelut politik sejak junta militer menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.

Junta Myanmar baru saja memperpanjang keadaan darurat di negara itu selama enam bulan ke depan. Sebelumnya dalam pertemuan yang digelar dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) pada Selasa, 31 Januari 2023, Pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan pemilihan multi-partai harus diselenggarakan "sesuai keinginan rakyat".

Di sisi lain, pengunjuk rasa menandai peringatan kudeta militer dengan "protes diam". Pemimpin sipil yang diasingkan pada Rabu, 1 Februari 2023, berjanji untuk mengakhiri apa yang mereka sebut perebutan kekuasaan ilegal oleh tentara.

Di kota-kota besar di seluruh Myanmar, jalan-jalan dikosongkan saat orang-orang diam di rumah sebagai protes. Sementara ratusan pendukung demokrasi menghadiri aksi unjuk rasa di Thailand dan Filipina.

Baca: Dibayangi Isu Myanmar, Para Menlu ASEAN Bertemu di Jakarta Hari Ini

DANIEL A. FAJRI | REUTERS