TEMPO.CO, Jakarta - Penunjukan Nurul Izzah, putri sulung Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai penasihat ekonomi senior telah memicu kontroversi.

Baca juga: PM Anwar Ibrahim Minta Aparat Junjung Sikap Wahdatul Fikri, Apa Itu?

Seperti dilansir Channel NewsAsia pada Selasa 31 Januari 2023, sejumlah anggota oposisi Malaysia menyerukan Nurul Izzah Anwar untuk mundur dari peran tersebut.

Dalam sebuah pernyataan pada Senin, Pemimpin Oposisi Hamzah Zainudin meminta Anwar untuk mencabut penunjukan Nurul Izzah sebagai penasihat ekonomi dan keuangan senior untuk perdana menteri. Ia dengan lantang menyebutnya sebagai nepotisme.

“Perdana menteri harus menarik penunjukan ini. Nepotisme dalam PKR (Parti Keadilan Rakyat) tidak bisa diseret ke dalam penyelenggaraan pemerintahan. Walk the talk please,” kata Hamzah.

Anwar Ibrahim dan Nurul Izzah masing-masing adalah presiden dan wakil presiden PKR.

“Pro bono bukan alasan melegitimasi nepotisme,” ujar Hamzah yang juga Sekjen Perikatan Nasional (PN) itu mengingatkan. Menurut laporan media lokal, Anwar mengatakan pada Minggu bahwa Nurul Izzah tidak dibayar untuk peran penasihat senior. Penunjukan itu mulai berlaku pada 3 Januari lalu.

Dalam pernyataannya, Hamzah menyebut penunjukan Nurul Izzah sebagai tindakan pengkhianatan terhadap rakyat Malaysia karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dipraktikkan Anwar di bawah kepemimpinannya.

“Praktek nepotisme adalah pengkhianatan terhadap rakyat Malaysia. Penunjukan ini tidak hanya tidak masuk akal, salah, serta merusak citra pemerintah, tetapi juga sangat bertentangan dengan praktik pemerintahan yang baik, berintegritas, dan bebas dari korupsi,” tutur Hamzah.

Dia menunjukkan bahwa Anwar sudah memiliki penasihat - Hassan Marican, yang merupakan mantan presiden dan chief executive officer (CEO) Petronas.

“Ternyata, Malaysia Madani hanyalah retorika kosong karena prioritas perdana menteri tampaknya lebih ditujukan kepada anggota keluarganya sendiri daripada menyelesaikan masalah biaya hidup, mengatasi tantangan ekonomi dan menjajaki pasar baru untuk Malaysia,” kata Hamzah.

Selain Hamzah, mantan perdana menteri dan ketua PN Muhyiddin Yassin juga mengecam penunjukan Nurul Izzah.

“Tidak pernah terjadi dalam sejarah Malaysia, seorang perdana menteri menunjuk anak mereka sebagai penasihat,” katanya dalam sebuah pernyataan pada Senin, meminta Anwar agar putrinya mengundurkan diri dari jabatannya.

“Sarankan Nurul Izzah untuk mengundurkan diri sebagai penasihat perdana menteri. Jangan biarkan penunjukan kecil yang salah tempat ini menjadi titik hitam dalam perjalanan politiknya menuju masa depan yang mungkin lebih cerah.”

Muhyiddin juga meminta Anwar untuk mundur sebagai menteri keuangan dan fokus pada tugasnya sebagai perdana menteri.

“Belum terlambat bagi Anwar untuk memperbaikinya. mengundurkan diri sebagai menteri keuangan. Lebih fokus pada tugas Anda sebagai perdana menteri karena rakyat dan negara sedang menghadapi masa-masa sulit, ”katanya.

Secara terpisah, seorang mantan anggota kelompok pro-Anwar Ibrahim juga dilaporkan mengkritik penunjukan Nurul Izzah.

Menurut Free Malaysia Today (FMT), Abdul Razak Ismail - mantan anggota kelompok "Otai Reformis" - mengatakan bahwa perdana menteri sekarang harus berurusan dengan persepsi seputar pengangkatan putrinya.

“Persepsinya sederhana, dari 32 juta orang, apakah memang tidak ada orang lain yang bisa menjadi penasihat perdana menteri?” katanya seperti dikutip FMT.

“Kita punya Menteri Perekonomian Rafizi Ramli, apa tidak cukup?”

Abdul menunjukkan bahwa Pakatan Harapan (PH), koalisi yang dipimpin oleh Anwar, akan bereaksi buruk jika mantan perdana menteri Najib Razak menunjuk istrinya, Rosmah Mansor, sebagai penasihat.

Menurut FMT, Abdul mengatakan langkah yang lebih baik bagi Nurul Izzah adalah bergabung dengan organisasi non-pemerintah.

Anwar sebelumnya membela keputusan tersebut. Ia mengatakan Nurul Izzah memiliki gelar sarjana dalam bidang teknik dan Master di bidang kebijakan publik dan sosial dari Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat. “Dia ditunjuk untuk membantu saya di Departemen Perdana Menteri dan Kementerian Keuangan berdasarkan kualifikasinya.”

Meski Nurul tidak memiliki latar belakang keuangan, Anwar mengatakan tidak ada alasan mengapa hanya mereka yang memiliki kualifikasi terkait yang harus bekerja. Ia mencontohkan, saat menjadi Menteri Keuangan selama 8 tahun, ia tidak memiliki gelar atau sertifikat terkait keuangan.

Baca juga: Anwar Ibrahim Jadi PM Malaysia, Bersumpah Akan Setia dan Jujur

CHANNEL NEWSASIA