TEMPO.CO, Jakarta - Partai berkuasa di Ukraina menyusun undang-undang yang akan bertujuan meningkatkan transparansi dalam pengadaan bidang pertahanan setelah kontrak makanan untuk tentara menjadi sasaran tuduhan korupsi tingkat tinggi.

Ketua komite parlemen untuk urusan anti-korupsi, Anastasia Radina, mengatakan RUU itu akan mewajibkan harga yang dibayarkan untuk produk dan layanan tentara diumumkan di website pengadaan negara.

Radina, anggota Partai Servant of the People yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky, mengatakan persyaratan tidak akan diberlakukan untuk pembelian senjata.

"Kami berkewajiban untuk memastikan tingkat transparansi dalam pengadaan untuk tentara, di mana skandal seperti itu tidak akan muncul. Bisakah itu dilakukan dengan cara yang tidak membuat pelanggan dan pemasok menghadapi risiko tambahan? Ya," kata Radina seperti pernyataan di situs parlemen Ukraina, Selasa, 24 Januari 2023.

Tim dari Presiden Zelensky sedang mencoba menetapkan sikap keras terhadap korupsi setelah Kementerian Pertahanan dituduh media terlalu banyak mengeluarkan uang untuk makanan. Kementerian membantah tuduhan itu.

Menurut Oleksiy Danylov, kepala Dewan Keamanan Ukraina, tahun lalu saat Rusia menginvasi, pengeluaran pertahanan negara itu mencapai sekitar 32,5 persen dari produk domestik bruto.

Undang-undang tersebut telah dikirim ke parlemen untuk dibahas dan perlu disetujui oleh tiga suara di majelis itu sebelum ditandatangani menjadi undang-undang Presiden Zelensky.

REUTERS