TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Bulgaria Rumen Radev menetapkan 2 April 2023 sebagai tanggal pemilihan anggota parlemen. Pemilihan ini merupakan yang kelima kalinya di negara itu dalam dua tahun setelah pemilihan pada Oktober 2022 gagal menghasilkan pemerintahan yang berfungsi.

Presiden Radev akan membubarkan parlemen pada 3 Februari 2023. Dia mengharapkan anggota parlemen akan menggunakan waktu sampai saat itu untuk menyetujui undang-undang - terutama terkait dengan pemberantasan korupsi tingkat tinggi sehingga bisa membuka akses Bulgaria mendapat bantuan dari Uni Eropa yang besar.

Dicap Organisasi Kriminal Transnasional, Bos Grup Wagner Bertanya ke AS: Apa Salah Kami?

Radev harus membubarkan parlemen setelah Sosialis menjadi partai politik ketiga yang menolak membentuk pemerintahan reguler di parlemen yang menemui jalan buntu. Pemilihan telah diatur oleh pemerintah sementara, yang ditunjuk oleh Radev selama dua tahun terakhir tanpa adanya koalisi terpilih yang stabil.

"Saya akan mengeluarkan keputusan untuk membubarkan Majelis Nasional pada 3 Februari dan akan menunjuk pemilihan parlemen pada 2 April 2023," kata Radev kepada wartawan di Sofia, Selasa, 24 Januari 2023.

"Saya berharap para pembuat undang-undang menggunakan waktu untuk membuktikan perang melawan korupsi, dan integrasi Eropa adalah prioritas sejati dan bukan sekadar janji pemilihan," katanya.

Bulgaria telah diguncang ketidakstabilan politik sejak protes anti-korupsi pada 2020. Bulgaria merupakan negara dengan ekonomi rendah di Uni Eropa dan salah satu anggotanya yang paling korup.

Gejolak politik yang berkepanjangan membebani rencana Bulgaria untuk bergabung dengan zona euro pada 2024. Krisis politik kemungkinan akan menunda reformasi yang sangat dibutuhkan untuk memerangi korupsi tingkat tinggi dan menghambat kemampuan Bulgaria menggunakan dana Uni Eropa secara efisien.

Radev telah mengatakan sebelumnya dia akan menunjuk kembali perdana menteri interim saat ini Galab Donev untuk memimpin negara itu sampai pemerintahan baru dibentuk setelah jajak pendapat.

REUTERS

Baca juga: Moskow: Dukungan AS Kepada Ukraina untuk Melemahkan Rusia

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini