TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan ribu warga Israel berkumpul di Tel Aviv untuk memprotes rencana pemerintah baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu merombak sistem peradilan dan melemahkan Mahkamah Agung. Tindakan itu, menurut para pengunjuk rasa, membahayakan fondasi demokrasi negara tersebut. Media Israel, mengutip polisi, mengatakan lebih dari 100.000 orang bergabung dalam protes hari Sabtu.

Baca: Jake Sullivan Temui Netanyahu Bahas Normalisasi Hubungan dengan Saudi

Unjuk rasa itu menyusul demonstrasi lain pekan lalu yang juga menarik puluhan ribu orang yang memberi tantangan terhadap pemerintahan Netanyahu di awal jabatannya. Pemerintahan Netanyahu adalah pemerintahan ultranasionalis dan ultraortodoks, sayap paling kanan dalam sejarah Israel.

Perubahan yudisialnya, menurut Netanyahu, diperlukan untuk mengekang jangkauan hakim aktivis yang berlebihan. Namun rencana tersebut telah menarik tentangan keras dari berbagai kelompok, termasuk pengacara, dan menimbulkan kekhawatiran di antara para pelaku bisnis.

Mereka yang menentang perubahan khawatir aturan yang baru akan mengancam keseimbangan demokrasi. “Mereka ingin menghancurkan demokrasi,” kata kepala Asosiasi Pengacara Israel, Avi Chimi. “Mereka ingin menghancurkan otoritas yudisial, tidak ada negara demokrasi tanpa otoritas yudisial.”

Netanyahu telah menolak protes yang berlangsung hingga pekan ketiga ini. Ia sendirisedang menjalani serangkaian kasus korupsi dan berjanji tetap melanjutkan perubahan.

Para pengunjuk rasa membawa bendera dan spanduk Israel bertuliskan "Anak-anak Kami Tidak Akan Hidup dalam Kediktatoran." Mereka mengatakan masa depan demokrasi Israel dipertaruhkan jika pemerintah berhasil mendorong rencana tersebut. Netanyahu ingin kontrol politik atas penunjukan hakim diperketat dan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan pemerintah atau undang-undang Knesset.

Selain mengancam independensi hakim dan melemahkan pengawasan pemerintah dan parlemen, mereka mengatakan rencana itu akan merusak hak-hak minoritas dan membuka pintu lebih banyak korupsi.

“Semua generasi prihatin. Ini bukan lelucon,” kata Lior Student, seorang pengunjuk rasa. “Ini adalah redefinisi demokrasi yang lengkap.”

“Ini adalah protes untuk membela negara,” kata pemimpin oposisi dan mantan Perdana Menteri Yair Lapid, yang bergabung dalam protes tersebut. “Orang-orang datang ke sini hari ini untuk melindungi demokrasi mereka.” Protes lainnya terjadi di kota-kota Yerusalem, Haifa dan Bersyeba.

Unjuk rasa itu terjadi beberapa hari setelah Mahkamah Agung memerintahkan Netanyahu untuk memecat Menteri Dalam Negeri Aryeh Deri, atas tuduhan pajak baru-baru ini. Pemerintahan baru, yang dilantik bulan ini, adalah aliansi antara partai Likud Netanyahu dan sejumlah kecil partai agama dan nasionalis sayap kanan. Mereka mengatakan memiliki mandat untuk perubahan besar.

Politisi Likud telah lama menuduh Mahkamah Agung didominasi oleh hakim sayap kiri. Para hakim ini dinilai melanggar batas wilayah di luar kewenangan mereka karena alasan politik.

Sebuah survei yang dirilis oleh Institut Demokrasi Israel pekan lalu menunjukkan kepercayaan di Mahkamah Agung jauh lebih tinggi di antara sayap kiri Israel daripada sayap kanan. Tidak ada dukungan menyeluruh untuk melemahkan kekuatan pengadilan.

Simak: Israel Bebaskan Tahanan Palestina setelah Dipenjara 40 Tahun

AL JAZEERA