TEMPO.CO, Jakarta - Pinjaman Pemerintah Amerika Serikat pada Kamis, 19 Januari 2023, telah menyentuh ambang batas atau plafon yakni sebesar USD 31,4 triliun (Rp 475.804 triliun). Saat ini, kebuntuan melanda DPR Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang ingin plafon berutang dinaikkan, di mana plafon utang jika dinaikkan bisa mengarah ke krisis fiskal selama beberapa bulan.

Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menyampaikan pada pucuk pimpinan di Kongres Amerika Serikat, termasuk Ketua DPR Amerika Kevin McCarthy kalau Kementerian Keuangan Amerika mulai menggunakan langkah-langkah pengelolaan uang kas darurat demi menghindari Amerika gagal bayar sampai 5 Juni 2023.

Baca juga: Terkini Bisnis: Plafon KUR Tanpa Agunan Rp 100 Juta, Keluar Jakarta Dibatasi

Pemimpin Partai Republik AS Kevin McCarthy (R-CA) mengancingkan jaketnya dan melihat-lihat Dewan DPR setelah gagal mendapatkan suara yang cukup pada putaran pertama pemungutan suara untuk Ketua DPR berikutnya di Dewan DPR pada hari pertama tanggal 118 Kongres di Capitol AS di Washington, AS, 3 Januari 2023. REUTERS/Jonathan Ernst

Politikus Partai Republik yang menguasai DRP, ingin menggunakan waktu sampai manuver kedaruatan Kementerian Keuangan Amerika memangkas habis anggaran pengeluaran Presiden Biden dan Senat Amerika Serikat yang dipimpin Partai Demokrat.

Para pelaku bisnis dan setidaknya satu lembaga pemeringkat memperingatkan kebuntuan yang berlarut-larut dapat mengguncang pasar dan mengganggu ketenangan ekonomi dunia yang sudah goyah.

Yellen memperingatkan Juni telah menjadi saat ketidak-pastiaan yang cukup besar karena tantangan untuk membayar dan revenue Pemerintah Amerika Serikat selama beberapa bulan ke depan.

“Saya dengan hormat mendesak Kongres agar bertindak untuk melindungi penuh kepercayaan dan pinjaman Amerika Serikat,” kata Yellen di hadapan pucuk pimpinan Kongres Amerika Serikat, Kamis, 19 Januari 2023.

Akan tetapi, sejauh ini belum ada sinyalemen baik dari politikus Partai Republik atau Partai Demokrat, yang berniat mengalah. Politikus Partai Republik sedang mencoba menggunakan kemampuan mereka sebagai pemegang suara mayoritas di DPR dan mendesak dipapasnya anggaran pengeluaran untuk program-program pemerintah. Partai Republik beralasan, Kementerian Keuangan bisa menghindari kebuntuan dengan memprioritaskan pembayaran utang.

Sumber: Reuters

Baca juga: Jokowi: 16 Negara jadi Pasien IMF dan 36 Negara Antre di Depan Pintu IMF, Sudah Sangat Tidak Normal

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.