TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian keuangan Sri Lanka mengalami kekurangan dana di saat krisis ekonomi serius terus menghantui negara kepulauan di Asia Selatan itu, kata juru bicara kabinet Sri Lanka seperti dilansir Xinhua Rabu 11 Januari 2023.

Baca juga: Krisis Sri Lanka: Ekonomi Hancur, Presiden Dipaksa Mundur

Jubir Kabinet Sri Lanka Bandula Gunawardena mengatakan kepada wartawan bahwa dana yang dikumpulkan melalui pajak mengalami penurunan.

Akibatnya, kementerian keuangan negara itu kekurangan dana untuk melakukan pembayaran, kata Gunawardena.

Menurut Gunawardena, krisis ekonomi yang melanda negara itu pada 2022 telah berdampak terhadap pendapatan negara.

Ratusan warga Sri Lanka antre panjang untuk mendapatkan barang kebutuhan pokoknya. Kementerian keuangan Sri Lanka mengalami kekurangan dana di saat krisis ekonomi serius yang terus menghantui negara kepulauan di Asia Selatan itu.

"Perkiraan pendapatan dari pajak selama tiga bulan pertama pada tahun 2023 terbilang rendah. Namun, kami perlu membayar gaji sektor publik. Pembayaran dilakukan oleh kementerian keuangan negara dan bukan dari dana pribadi kami," katanya

Dia mengungkapkan bahwa presiden telah menginstruksikan semua kementerian untuk memangkas alokasi anggaran mereka untuk tahun 2023 sedikitnya 5 persen.

Gunawardena menuturkan bahwa langkah lanjutan untuk mengurangi pengeluaran akan diambil guna mengurangi dampak yang disebabkan oleh krisis ekonomi.

Juru bicara kabinet itu menjelaskan bahwa kementerian keuangan negara mendapatkan dana dari pajak publik. Negara itu sebelumnya dapat mencetak uang dan mendapatkan pinjaman, tetapi kini hal itu tidak dapat dilakukan, sebab tidak ada yang bersedia memberikan pinjaman dan negara itu tidak dapat mencetak uang.

Sri Lanka gagal melunasi pinjamannya tahun lalu dan saat ini tengah meminta persetujuan dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk paket bailout demi membantu negara itu pulih dari krisis.

Baca juga: Krisis Sri Lanka Kian Parah, Warganya Ramai-ramai Buat Paspor

XINHUA