TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Keamanan PBB pada Selasa, 28 Desember 2022, menyerukan partisipasi penuh, setara dan bermakna bagi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Organisasi itu mengecam pemerintahan pimpinan Taliban yang melarang perempuan yang kuliah atau bekerja untuk kelompok bantuan kemanusiaan (LSM).

Dalam sebuah pernyataan yang disepakati melalui konsensus, dewan beranggotakan 15 orang itu mengatakan melarang perempuan dan anak perempuan datang ke sekolah menengah dan universitas di Afghanistan, lalu mengikuti pelajaran, merupakan erosi yang meningkat untuk menghormati HAM dan kebebasan fundamental.

"(Pembatasan itu adalah) Pelanggaran HAM yang tidak dapat dibenarkan dan harus dicabut. Tindakan untuk mengecualikan dan membungkam perempuan dan anak perempuan terus menyebabkan penderitaan luar biasa dan kemunduran besar bagi potensi rakyat Afghanistan," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Twitter pada Selasa, 27 Desember 2022.

Sekjen PBB Antonio Guterres menghadiri acara Welcoming Dinner and Cultural Performance KTT G20 2022 di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Badung, Bali, Selasa 15 November 2022. ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Fikri Yusuf

Universitas dilarang menerima mahasiswi diumumkan Taliban saat Dewan Keamanan PBB di New York bertemu membahas kondisi Afghanistan pada Minggu lalu. Anak perempuan di Afghanistan sebelumnya sudah dilarang masuk sekolah menengah sejak Maret 2022.

Sementara Dewan Keamanan mengatakan larangan terhadap pekerja kemanusiaan perempuan, yang diumumkan pada Sabtu, 24 Desember 2022, akan berdampak signifikan dan langsung untuk operasi kemanusiaan di negara itu, termasuk yang dilakukan oleh PBB

"Pembatasan ini bertentangan dengan komitmen yang dibuat oleh Taliban kepada rakyat Afghanistan serta harapan masyarakat internasional," kata Dewan Keamanan.

Dewan Keamanan PB dalam keterangannya juga menyatakan dukungan penuh untuk misi politik PBB di Afghanistan, yang dikenal sebagai UNAMA.

Baca juga: Turun Dua Ribu, Harga Emas Antam Hari Ini Rp 1 Juta Per Gram

Empat kelompok bantuan global utama, yang upaya kemanusiaannya telah menjangkau jutaan warga Afghanistan, mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka menghentikan sementara operasional karena mereka tidak dapat menjalankan program tanpa staf perempuan.

Kepala bantuan PBB Martin Griffiths kepada Dewan Keamanan pekan lalu menyatakan 97 persen warga Afghanistan hidup dalam kemiskinan, dua pertiga populasi membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup. Sedangkan ada 20 juta orang menghadapi kelaparan akut dan 1,1 juta gadis remaja dilarang bersekolah.

Rezim Taliban merebut kekuasaan pada Agustus tahun lalu. Mereka sebagian besar melarang pendidikan bagi anak perempuan ketika terakhir berkuasa dua dekade lalu, tetapi mengatakan kebijakan mereka telah berubah. Pemerintahan yang dipimpin Taliban belum diakui secara internasional.

REUTERS

Baca juga: Moskow: Dukungan AS Kepada Ukraina untuk Melemahkan Rusia

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.