TEMPO.CO, Jakarta - Taiwan dan China bertolak belakang dalam menanggapi pengesahan undang-undang otorisasi pertahanan AS, yang meningkatkan bantuan militer untuk Taipei.

China, yang menganggap Taiwan sebagai wilayahnya, menyatakan "ketidakpuasan yang kuat dan penolakan tegas" terkait Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS, kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan, Sabtu, 24 Desember 2022.

Undang-ndang yang mengesahkan pengeluaran militer $858 miliar, dengan $10 miliar atau Rp155 triliun di antaranya untuk bantuan keamanan dan pengadaan senjata jalur cepat bagi Taiwan, menurut China berisi ketentuan yang "menyebabkan kerusakan serius pada perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan".

Taiwan, yang menolak klaim kedaulatan China, mengatakan masa depan mereka ditentukan oleh 23 juta penduduk pulau itu.

Berbeda dengan China, Kementerian Pertahanan Taiwan mengucapkan terima kasih dan mengatakan undang-undang itu menunjukkan Washington melekat pada ikatan Taiwan-AS dan memperkuat keamanan pulau.

Taipei akan membahas rincian tindakan tersebut dengan Washington dan "secara bertahap mendorong perumusan anggaran dan pencairan aktual dari berbagai ketentuan ramah Taiwan", kata kementerian tersebut tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Amerika Serikat adalah pendukung dan pemasok senjata internasional terpenting Taiwan, meskipun tidak ada hubungan diplomatik formal. Penjualan senjata AS ke Taiwan selalu mengganggu hubungan Beijing dengan Washington.

Militer Taiwan dikerdilkan oleh tetangganya yang besar, China. Angkatan udaranya khususnya telah berada di bawah tekanan karena jet tempur China bermanuver di dekat pulau itu selama tiga tahun terakhir.

"Kasus itu mengabaikan fakta untuk membesar-besarkan 'ancaman China', dengan sembrono mencampuri urusan dalam negeri China dan menyerang serta mencoreng Partai Komunis China, yang merupakan provokasi politik serius ke China," kata kementerian luar negeri China.

Undang-undang pertahanan Amerika Serikat itu juga berisi amandemen yang membatasi pembelian produk oleh pemerintah AS atas chip komputer yang dibuat oleh sekelompok perusahaan China.

REUTERS