TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha ingin menambah masa jabatannya dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum pada Mei tahun depan. Dia mengkonfirmasi pencalonannya itu kepada media lokal, Jumat, 23 Desember 2022.

Baca: Angkatan Laut Thailand Temukan Enam Jasad Marinir, 23 Lainnya Masih Hilang

Prayut berkuasa sebagai panglima militer dalam kudeta 2014 sebelum memperkuat posisinya dalam pemilu 2019 yang kontroversial. Popularitasnya sendiri sedang turun.

"Partai Persatuan Bangsa Thailand yang baru dibentuk telah menawarkan untuk mendukung saya menjadi kandidat PM berikutnya dalam pemilihan berikutnya", kata Prayut kepada wartawan di luar Gedung Pemerintah di Bangkok, dilansir CNA.

"Saya akan memperjelas hari ini bahwa saya telah memutuskan untuk bergabung dengan peran tersebut," ujarnya menambahkan.

Prayut diperkirakan akan meninggalkan Partai Palang Pracharath (PPRP), yang memimpin koalisi yang berkuasa. PPRP telah mengumumkan pemimpin dan penjabat wakil PM Prawit Wongsuwan akan menjadi kandidat partai dalam pemilihan.

Prayut dan Prawit sama-sama bertugas di militer Thailand dan kekayaan politik mereka telah terjalin selama beberapa dekade. Prayut mengatakan bahwa ikatan antara keduanya tetap kuat meskipun jalur politik mereka terpisah.

Pada September 2022, Mahkamah Konstitusi memutuskan batas masa jabatan delapan tahun Prayut sebagai Perdana Menteri Thailand akan berakhir pada 2025.

Tanggal pemilihan belum diputuskan, tetapi jika tidak dibubarkan lebih awal, parlemen akan mengakhiri masa jabatannya pada Maret medatang, dengan persiapan pemungutan suara pada Mei.

Partai oposisi Pheu Thai unggul dalam jajak pendapat tetapi konstitusi Thailand saat ini, yang dirancang di bawah pemerintahan militer, mendukung partai-partai yang terkait dengan militer.

Simak: Kapal Tenggelam, Thailand Berpacu dengan Waktu untuk Temukan Anggota Marinir

CHANNEL NEWS ASIA