TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi atas Myanmar menuntut diakhirinya kekerasan dan mendesak junta militer membebaskan semua tahanan politik, termasuk pemimpin terguling Aung San Suu Kyi.

Myanmar berada dalam krisis sejak tentara mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Militer menahan peraih Nobel Perdamaian itu dan pejabat lainnya serta menanggapi protes dan perbedaan pendapat pro-demokrasi dengan kekuatan mematikan.

"Hari ini kami telah mengirim pesan tegas kepada militer Myanmar, kami berharap resolusi ini dilaksanakan secara penuh," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward setelah pemungutan suara pada resolusi yang dirancang Inggris, Rabu, 21 Desember 2022 di Markas PBB New York.

"Kami juga telah mengirim pesan yang jelas kepada rakyat Myanmar bahwa kami mencari kemajuan sesuai dengan hak, keinginan, dan kepentingan mereka," kata Woodward kepada dewan beranggotakan 15 orang itu.

DK PBB sudah lama terpecah tentang bagaimana menangani krisis Myanmar, dengan China dan Rusia menentang tindakan keras. Mereka berdua abstain dari pemungutan suara pada hari Rabu, bersama dengan India. Sebanyak 12 anggota yang tersisa memberikan suara mendukung.

"China masih memiliki kekhawatiran," kata Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun kepada dewan setelah pemungutan suara. "Tidak ada solusi cepat untuk masalah ini ... Apakah itu dapat diselesaikan dengan benar atau tidak pada akhirnya, tergantung pada dasarnya, dan hanya, pada Myanmar sendiri."

Dia mengatakan China ingin Dewan Keamanan mengadopsi pernyataan resmi tentang Myanmar, bukan resolusi.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan Moskow tidak memandang situasi di Myanmar sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional dan percaya hal itu tidak boleh ditangani oleh Dewan Keamanan PBB.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyambut adopsi resolusi tersebut. "Ini adalah langkah penting Dewan Keamanan untuk mengatasi krisis dan mengakhiri represi dan kekerasan rezim militer Burma yang meningkat terhadap warga sipil," katanya dalam sebuah pernyataan.

Langkah Pertama

Sebelumnya, DK PBB hanya menyetujui pernyataan resmi tentang Myanmar, di mana tentara juga memimpin tindakan keras terhadap Muslim Rohingya tahun 2017 yang digambarkan oleh Amerika Serikat sebagai genosida. Myanmar membantah genosida dan mengatakan pihaknya melakukan tindakan sah terhadap pemberontak yang menyerang pos polisi.

Negosiasi rancangan resolusi Dewan Keamanan dimulai pada bulan September. Teks awal mendesak diakhirinya transfer senjata ke Myanmar dan mengancam sanksi, tetapi bahasa itu telah dihapus.

Resolusi yang diadopsi mengungkapkan "keprihatinan yang mendalam" pada keadaan darurat yang terus berlanjut yang diberlakukan oleh militer ketika merebut kekuasaan dan "dampak serius" terhadap rakyat Myanmar.

Ini mendesak "tindakan konkret dan segera" untuk mengimplementasikan rencana perdamaian yang disetujui oleh ASEAN dan mengeluarkan seruan untuk "menjunjung tinggi institusi dan proses demokrasi dan untuk mengejar dialog dan rekonsiliasi yang konstruktif sesuai dengan keinginan dan kepentingan negara-negara. orang orang".

Satu-satunya resolusi lain yang diadopsi oleh Dewan Keamanan adalah pada tahun 1948, ketika badan tersebut merekomendasikan Majelis Umum PBB mengakui Myanmar - sebelumnya bernama Burma - sebagai anggota badan dunia tersebut.

Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang masih memegang kursi PBB dan mewakili pemerintah Suu Kyi, mengatakan meskipun ada elemen positif dalam resolusi tersebut, Pemerintah Persatuan Nasional - yang terdiri dari sisa-sisa pemerintahan yang digulingkan - lebih suka jika ada teks yang lebih kuat.

"Jelas ini hanya langkah pertama," katanya kepada wartawan. "Pemerintah Persatuan Nasional meminta DK PBB (untuk membangun) resolusi ini untuk mengambil tindakan lebih lanjut dan lebih kuat untuk memastikan berakhirnya junta militer dan kejahatannya."

REUTERS