TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan lima butir konsensus yang ditelurkan oleh para Pemimpin ASEAN tahun lalu akan tetap menjadi panduan dalam menyelesaikan krisis Myanmar. Dia memberikan sinyal tidak akan ada perubahan pendekatan Indonesia dalam menyelesaikan masalah Myanmar saat presidensi ASEAN pada 2023.

"Jadi, selama pemimpin ASEAN tidak memutuskan hal yang berbeda, berarti kita tetap menjadikan implementasi five point of consensus ini menjadi panduan bagi Keketuaan Indonesia dalam membantu Myanmar untuk mengatasi krisis politiknya," kata Retno saat tanya jawab setelah pernyataan pers Bali Democracy Forum, Kamis, 8 Desember 2022.

Peserta aksi bersepeda membawa poster saat melakukan aksi unjuk rasa bertajuk Gowes for Democracy #SaveMyanmar di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Sabtu, 17 April 2021. Aksi tersebut sebagai bentuk mengecam kudeta dan menuntut agar militer Myanmar (Tatmadaw) segera mengakhiri kekerasan serta mengembalikan demokrasi sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar. TEMPO/M Taufan Rengganis

Myanmar dilanda krisis sejak junta militer pada awal tahun lalu menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Gerakan perlawanan termasuk pasukan bersenjata, muncul di sejumlah wilayah di Myanmar. Namun junta militer melawannya dengan kekuatan mematikan.

Konsensus dibuat oleh para pemimpin negara-negara anggota ASEAN pada April 2021 dengan lima poin yakni dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman Utusan Khusus ke Myanmar. Kelompok sipil di Myanmar menilai pendekatan itu gagal sebab junta masih melanggengkan kekerasan.

Indonesia menerima tongkat estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja sekitar tiga pekan lalu. Saat penyerahan presidensi di Phnom Penh, Presiden RI Joko Widodo mengatakan ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil, damai, dan menjadi jangkar stabilitas dunia. Untuk keketuaan 2023, Indonesia mengusung tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.

Baca juga: Top 3 Dunia : Tentara Bayaran Asal Amerika Tewas di Perang Ukraina

Penjabat Presiden National Unity Government (NUG) Myanmar, Duwa Lashi La, meyakini presidensi Indonesia di ASEAN tahun depan akan membuat banyak perubahan dalam menyelesaikan masalah di Myanmar. Di tengah situasi mengerikan perang junta militer melawan rakyat di Myanmar, ASEAN diharapkan dapat menjadi agen dalam menghentikan krisis ini.

Duwa Lashi La mengatakan, Indonesia memiliki kesamaan nilai dengan Myanmar. Jika ingin berdiri di sisi demokrasi, Indonesia harus berjalan bersama rakyat Myanmar. "Ini mungkin karena kita memiliki pengalaman yang sama: berada di bawah kediktatoran dalam waktu yang lama. Kami yakin kepemimpinan Indonesia akan membuat banyak kemajuan," ujarnya saat wawancara khusus dengan Tempo secara virtual, Jumat, 25 November 2022.

Retno mengatakan, Indonesia berkali-kali menunjukan kekhawatiran mengenai situasi yang terjadi di Myanmar. Sejauh ini, tidak ada kemajuan yang signifikan terhadap implementasi lima butir konsensus itu.

"Tetapi sekali lagi yang dapat dilakukan oleh ASEAN adalah membantu. Yang dapat menyelesaikan masalah Myanmar adalah Myanmar. Yang paling penting sekarang apabila tidak ada kerja sama, tidak ada komitmen dari junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan 5 point of consensus, saya bayangkan situasi Myanmar tidak akan menjadi lebih baik," kata Retno.

Sidang ACT Digelar Virtual, Ahyudin Dengarkan Dakwaan dari Ruang di Bareskrim

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini